Farhan Keukeuh Pemkot Bandung akan Rapat di Hotel Meski Dilarang Dedi Mulyadi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung tetap akan rapat dihotel meski dilarang oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi karena terkait hal itu Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan lebih memilih mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

Alasan Farhan lebih memilih rapat di hotel itu karena dia menilai kewenangan terkait lapangan kerja di hotel antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung berbeda, apalagi terkait hal itu sudah diizinkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya, jadi harus dibantu. Kalau dibiarkan, maka tutup PHK terus mau bagaimana," ujarnya saat ditemui di Jalan Riau, Senin (16/6/2025).

Farhan mengatakan, terkait rapat di hotel itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi, bahkan pada dasarnya Dedi pun memang menyerahkan kewenangan sesuai dengan aturan yang ada.

"Kewenangan saya ada di pemerintahan Kota Bandung dan kewenangan Pak Gubernur ada di penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi. Harusnya, emang gak ada masalah ya dan tujuan kita clear kan Bandung mah kota wisata kalau hotelnya suffer PAD kita dari mana," kata Farhan.

Ia mengatakan, untuk rapat di hotel pihaknya akan menggunakan hotel-hotel bintang tiga, hotel bintang dua dan hotel melati karena tujuan utamanya membantu menghidupkan kembali hotel-hotel tersebut.

"Jadi terbatas pada hotel-hotel yang itu karena sudah terindikasi melakukan banyak PHK, dua hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya," ucapnya.

Tak hanya itu, Farhan juga akan memberikan insentif bagi hotel-hotel tersebut agar manajemennya tidak sampai melakukan PHK terhadap karyawannya.

"Nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke melati dengan persyaratan yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif, itu lagi saya hitung ulang," kata Farhan.

Seperti diketahui, awalnya pemerintah pusat melarang Pemda mengadakan rapat di hotel karena menerapkan efisiensi anggaran, hingga akhirnya kebijakan ini berdampak buruk seperti banyak karyawan yang di PHK.