Penebalan Bansos Sembako Cair Juni 2025, Langsung 2 Bulan, Bansos Triwulan II Sedang Proses

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako mulai disalurkan bulan Juni ini.

Pemberian penebalan bansos tersebut, kata Gus Ipul, akan dilakukan selama dua bulan. 

"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako atau BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli,” kata Gus Ipul di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Gus Ipul mengatakan penebalan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi 

Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Sementara itu, untuk penyaluran bansos triwulan II secara keseluruhan sedang berproses. 

Saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. 

Sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif (Burekol).

Dari 805 ribu KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah penerima program PKH.

Kementerian Sosial juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. 

Proses pemutahiran ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali. 

Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran

“Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos,” ujarnya.

Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bansos triwulan II ini adalah transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).(*)

Fahdi Fahlevi/Tribunnews