BIJB Kertajati Bikin KDM Pusing, Pengamat Sebut Tak Bisa Terus Jadi Beban, Pemerintah Harus Tegas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG — Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menyoroti beban anggaran yang terus ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat akibat belum optimalnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. 

Ia menilai, kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut dan mendesak pemerintah pusat untuk bersikap tegas.

“Optimalisasi Bandara Kertajati itu tergantung dua hal. Pertama, keseriusan pemerintah pusat dalam mengakselerasi peningkatan traffic penerbangan. Kedua, memberikan ruang agar bandara bisa segera dioperasikan secara penuh,” kata Acuviarta, Selasa (10/6/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Pusing, Bandara Kertajati Bikin Pemprov Boncos, Tiap Tahun Tombok Rp 30 Miliar

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Baray Dedi Mulyadi menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat “kelimpungan” karena harus nombok hingga Rp 30 miliar tiap tahun untuk menutupi biaya operasional Kertajati yang belum sesuai harapan.

Menurut Acuviarta, hambatan utama bukan lagi pada infrastruktur, tetapi lebih kepada kebijakan pusat yang dinilainya masih belum berpihak penuh terhadap aktivasi Kertajati. 

Ia bahkan menyebut adanya dugaan bahwa pemerintah pusat lebih memprioritaskan pengoptimalan whoosh ketimbang segera memaksimalkan potensi Kertajati.

“Saya menduga, saat ini pemerintah pusat sedang fokus pada optimalisasi whoosh. Tapi ini membuat Kertajati malah di-‘keep’. Padahal infrastrukturnya sudah siap, jalan tol sudah ada. Dulu alasannya karena belum ada tol, sekarang tidak bisa dijadikan alasan lagi,” ujarnya.

Acuviarta menegaskan bahwa tanpa keberpihakan tegas dari pusat, maka BIJB Kertajati hanya akan terus menjadi beban fiskal bagi provinsi, bukan menjadi aset strategis nasional seperti yang dulu dijanjikan.

"Pemerintah harus segera ambil keputusan tegas. Ini soal political will,” katanya.

Ia juga mendorong agar ada insentif kebijakan atau regulasi yang dapat mempercepat relokasi dan konsolidasi rute penerbangan dari bandara-bandara lain ke Kertajati. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Dorong Pembangunan Embarkasi di BIJB Kertajati, Tangkap Potensi Umrah yang Tinggi

Tanpa intervensi seperti itu, katanya, maskapai akan enggan memindahkan rutenya karena pertimbangan ekonomi.

Acuviarta menambahkan, keberadaan bandara besar seperti Kertajati seharusnya bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Barat, termasuk Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan sekitarnya. Namun selama belum ada komitmen kuat dari pusat, potensi tersebut hanya akan menjadi wacana. (*)