Pemkot Tasikmalaya "Gantung" Nasib 1.100 Pegawai Honorer Yang Belum Diangkat P3K Paruh Waktu
Oktober 2025 ini adalah batas akhir penyelesaian untuk non ASN dan menyisakan 4 bulan lagi.
Penulis: Jaenal Abidin | Editor: Ravianto
lihat foto
Kedua kalau memang diharuskan dan diizinkan oleh pak wali untuk mencari tahu ke BKN atau ke Kemendagri tentu akan memfasilitasinya
"Kalaupun ga sama mereka (pegawai honorer) saya siap, apabila dapat izin dari pak Wali Kota, karena bukan tugas pokok posisi saya," cetusnya.
Yang ketiga, ini adalah pelajaran bagi Pemkot dan BKPSDM. Karena dari banyaknya jumlah honorer memiliki keahlian dibandingkan ASN disini.
"Sehingga ini harus dijadikan bahan pemikiran, apalagi ada beberapa yang sampai kerjanya belasan tahun," ungkap Diky.
Yang paling penting adalah aturan dari pusat ini harus sampai kepada pegawai honorer supaya ada kepastian.
"Sementara di Tasik sendiri saya sarankan harus sudah mulai mengkaji, jangan sampai banyak hal yang akhirnya jadi terbengkalai akibat kita tidak memberikan ruang tepat kepada mereka, yang memiliki keahlian sesungguhnya," katanya. (*)
Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin
| 1.396 Tenaga Honorer di Majalengka Belum Diangkat Jadi PPPK, Pemkab Tunggu Arahan dari Pusat |
|
|---|
| Dewan Minta Wali Kota Tasik Tegas Soal Pengangkatan Tenaga Honorer: Jangan Terpaku ke Pembisik |
|
|---|
| Bak Simalakama, Pemkot Tasikmalaya Bingung dengan Rencana RSU dr Soekardjo Diambil Pemprov Jabar |
|
|---|
| Tinjau Pembangunan SPAM di Tamansari Wali Kota Viman Pastikan Akses Air Bersih Makin Merata |
|
|---|
| Wali Kota Viman dan Wawali Diky Tetapkan 7 Program Prioritas RPJMD Kota Tasikmalaya 2025 – 2029 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.