Pemkot Tasikmalaya "Gantung" Nasib 1.100 Pegawai Honorer Yang Belum Diangkat P3K Paruh Waktu
Oktober 2025 ini adalah batas akhir penyelesaian untuk non ASN dan menyisakan 4 bulan lagi.
Penulis: Jaenal Abidin | Editor: Ravianto
TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemkot Tasikmalaya belum mampu memberikan kejelasan terkait nasib tenaga honorer yang sampai saat ini belum diangkat P3K pegawai paruh waktu. Total ada 1100 pegawai non ASN.
Bahkan Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya pernah mengajukan audiensi dengan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan tapi sampai sekarang belum pernah terealisasi dengan alasan tidak jelas.
Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) Asep Setiawan menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih terus berjuang menagih janji Pemkot soal pengangkatan PPPK paruh waktu.
"jadi kami hanya menyampaikan harapan terkait kejelasan kami penyelesaian seperti apa dan juga mendorong pemerintah dalam hal ini BKPSDM untuk berkoordinasi dengan langsung Kemenpan dan BKN menanyakan terkait penyelesaian tenaga non ASN yang ada di kota Tasikmalaya," ucap Asep ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com, Kamis (5/6/2025).
Menurut Asep menjelaskan sesuai instruksi dari pusat bahwa Oktober 2025 ini adalah batas akhir penyelesaian untuk non ASN dan menyisakan 4 bulan lagi.
Sementara sampai saat ini para honorer disetiap OPD belum menerima kejelasan seperti apa. Jangan sampai harapan yang dinantikan tak kunjung datang.
Asep juga menambahkan, kalau memang ada kendala bisa dibicarakan darimana, supaya ada titik kejelasan soal nasib honorer di Kota Tasikmalaya.
"Terkait kendalanya apa sih, seandainya dari segi biaya atau apa dibatasi dari perjalanan dinas, hayu kita bantu kita dorong, kita ajak ke BKN dan Kemenpan bersama-sama bareng non ASN, kita dampingi," tegas Asep.
Tapi kalau kendalanya karena penyelesaian tahap II PPPK kemarin, mungkin pihaknya masih bisa bersabar menunggu sampai dengan beres pengumuman.
"Tapi kalau misalkan tahap II tidak ada kejelasan, ya mungkin kami akan datang lagi kesini bersama rekan-rekan non ASN yang jumlahnya 1100 orang untuk mempertanyakan langsung kepada pak wali selaku PPK yang punya kebijakan," ucap Asep.
Dia pun mengaku, sampai saat ini baru melakukan pertemuan dua kali dengan Pemkot, tapi dengan Wali Kota belum pernah.
"Yang pertama kita audiensi dengan pak Pj Wali Kota Asep Sukmana, kedua pernah mengirim surat ke Wali Kota tapi tidak ada respon, malah yang ketiga ketemunya dengan pak wakil wali kota," pungkasnya.
Sementara Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Negara mengaku intinya yang honorer ini sebetulnya memang berkaitan dengan kondisi posisi bagaimana ke depannya.
Sama ketika orang hidup tanpa kepastian pasti merasakan, tapi peran Pemkot Tasikmalaya bakal memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi ini.
"Memang secara tupoksi saya tidak ada di wilayah itu, sama sekali tidak ada. Tapi kalau pak wali mengizinkan saya akan mencoba mengkomunikasikan. Saya hanya menjanjikan dengan BKPSDM untuk membicarakan hal ini kepastian seperti apa, dan mereka butuh kepastian," kata Diky.
1.396 Tenaga Honorer di Majalengka Belum Diangkat Jadi PPPK, Pemkab Tunggu Arahan dari Pusat |
![]() |
---|
Dewan Minta Wali Kota Tasik Tegas Soal Pengangkatan Tenaga Honorer: Jangan Terpaku ke Pembisik |
![]() |
---|
Bak Simalakama, Pemkot Tasikmalaya Bingung dengan Rencana RSU dr Soekardjo Diambil Pemprov Jabar |
![]() |
---|
Tinjau Pembangunan SPAM di Tamansari Wali Kota Viman Pastikan Akses Air Bersih Makin Merata |
![]() |
---|
Wali Kota Viman dan Wawali Diky Tetapkan 7 Program Prioritas RPJMD Kota Tasikmalaya 2025 – 2029 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.