100 Hari Kepemimpinan Dadang Supriatna, Pengamat: Ada Progres, Tapi Masih Banyak PR

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintahan Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb, telah memasuki 100 hari masa kerja sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025.

Memasuki periode kedua, pasangan Dadang-Ali yang mengusung visi BEDAS Jilid dua tersebut, terlihat langsung tancap gas dalam mewujudkan janji kampanye, terutama di bidang infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Beberapa program mulai menunjukkan progres, sejumlah evaluasi dan catatan kritis masih tetap mencuat dari pengamat kebijakan publik. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Jamparing Institute, Dadang Risdal Aziz.

Sebagai lembaga kajian pemerhati kebijakan pemerintah di Kabupaten Bandung, Risdal menilai bahwa gebrakan awal untuk pasangan Dadang-Ali cukup positif, namun sayangnya belum seluruh program berjalan optimal.

"Saya kira Bupati telah dengan cepat membuat gebrakan di periode kedua ini, terlihat sudah ada progres dari beberapa poin pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati, secara objektif Jamparing Institute mengapresiasi kemajuan perkembangannya, meskipun masih ada beberapa program yang belum optimal juga," ujarnya kepada Tribun Jabar pada Jumat (30/5/2025).

Di sektor infrastruktur, Risdal berpendapat bahwa Dadang-Ali masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang besar, seperti kerusakan jalan, pembangunan jembatan Dayeuhkolot dan fly over Bojongsoang, serta penataan drainase.

Sementara di bidang SDM, Risdal berharap Bupati mampu melakukan seleksi yang ketat terhadap jajaran birokrasi. Menurutnya, pemilihan aparatur sipil negara yang unggul dan responsif menjadi kunci menggerakkan mesin pemerintahan.

Adapun beberapa program yang belum berjalan optimal, Risdal menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat. Menurutnya ada sejumlah kegiatan yang mengalami efisiensi, bahkan penundaan karena minimnya alokasi dana.

"Meskipun Bupati telah berupaya menyisir potensi pendapatan asli daerah, baik dari pendapatan pajak, retribusi hingga membentuk satgas PBG untuk mendongkrak Pendapan Asli daerah (PAD), tapi hal ini belum menghasilkan PAD yang signifikan guna pembangunan. Terlihat meski sudah memasuki triwulan kedua 2025, target PAD Kabupaten Bandung masih berkisar diangka 60-65 persen," katanya.

Selain itu Risdal berpendapat program lainnya yang belum terealisasi secara maksimal adalah penyediaan 10.000 lapangan kerja. Meskipun niat program dinilai baik, kondisi ekonomi nasional yang tengah terguncang akibat dampak global turut menghambat.

"Iklim ekonomi global sedang tidak baik, ini berdampak pada daya serap industri terhadap rekrutmen karyawan baru. Upaya mendorong penciptaan wirausaha baru harus lebih diintensifkan oleh Bupati, mengingat janji kampanye Bupati untuk membuka 10.000 lapangan kerja sangat dinantikan dan ditagih oleh masyarakat," ucapnya.

Tak sampai disitu, pada 100 hari masa kerja Dadang-Ali, Risdal juga menyoroti masih lambannya respon birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan pimpinan. Di mana program yang sudah dirancang matang tak jarang hanya menjadi dokumen di atas kertas.

"Ya, hari ini kita memiliki Bupati yang enerjik, visi misi inovasi dan kreasi serta etos kerjanya luar biasa, tetapi apalah daya, kondisi ini tidak linier dengan jajaran di bawahnya. Akselerasinya lamban dan kurang tenaga. Ibarat Bupati berlari kencang, birokrasi berjalan pelan," ujarnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI