Pemprov Jabar Kolaborasi Lawan Premanisme di Destinasi Wisata

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memerangi aksi premanisme di Jawa Barat kini menjadi prioritas berkat langkah sinergis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak kepolisian. Nota Kesepahaman (MoU) yang baru saja ditandatangani diharapkan menjadi tonggak pemberantasan premanisme yang lebih terarah, termasuk di sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Iendra Sofyan, menegaskan pentingnya menjadikan destinasi wisata sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan MoU tersebut. "Kami akan meminta bahwa fokus salah satunya di antaranya dari destinasi wisata," ujar Iendra pada Senin (26/5/2025).

Menurut Iendra, keberadaan premanisme di area wisata tidak hanya merugikan wisatawan secara langsung tetapi juga mencoreng citra pariwisata daerah. Gangguan seperti ini, lanjutnya, dapat membuat wisatawan enggan kembali berkunjung.

Untuk memastikan realisasi MoU, Iendra berharap para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, segera berkolaborasi dengan Polres setempat.

"Pak Gubernur sudah melakukan semacam MoU. Terakhir kan bupati wali kota dengan polres masing-masing di Gedung Pakuan. Saya pikir bupati wali kota harus meneruskan programnya, menyusun implementasinya dengan Polres, untuk berbagai aspek terutama wisata," jelasnya.

Namun, Iendra mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan dari MoU tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu contohnya adalah masih maraknya praktik parkir liar yang sering kali berujung pada aksi premanisme.

"Terus terang memang sampai saat ini saya melihat memang masih belum ada tindak lanjut ya dan masih banyak maraknya premanisme ini, paling tidak masalah parkir misalnya," ungkap Iendra.

Ke depan, Disparbud Jabar berencana melakukan evaluasi intensif bersama tim Disparbud kabupaten/kota sebelum melanjutkan tahap monitoring. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa MoU benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya di area wisata.

"Kami akan melakukan evaluasi ya, sebelum kami monitoring dengan teman-teman Disparbud. Apakah ada tindak lanjut dari MoU bupati wali kota tersebut dengan Polres masing-masing ya," pungkasnya.

Sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman, sehingga pariwisata Jawa Barat dapat terus berkembang tanpa terhalang oleh ancaman premanisme.