Wabup Fajar Optimistis Pemkab Sumedang Kembali Raih Peringkat Satu LPPD di Jabar

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana. 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang tengah menghadapi Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 oleh Tim Evaluator Daerah Provinsi Jawa Barat. Evaluasi dilakukan di Aula Tampomas, Rabu (30/4/2025).

Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila menyampaikan optimisme tinggi bahwa Kabupaten Sumedang akan kembali meraih peringkat pertama dalam penilaian LPPD tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan evaluasi dihadiri Ketua Tim Evaluator Akhmad Fauzi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Uus Ruspandi, para kepala perangkat daerah, analis perencanaan, Kasubbag program, serta operator tim penyusun LPPD Kabupaten Sumedang.

Wabup Fajar mengungkapkan rasa syukur atas capaian kinerja LPPD Sumedang yang terus menunjukkan tren positif.

Tahun ini skor LPPD Sumedang meningkat dari 3,53 menjadi 3,64 dengan status "kinerja tinggi". 

Namun secara nasional, peringkat Sumedang menurun dari posisi lima menjadi sebelas. Adapun di tingkat Jawa Barat, Sumedang saat ini berada di posisi kedua.

“Alhamdulillah kita masih di status kinerja tinggi. Di Jabar kita sekarang peringkat dua. Tahun lalu kita peringkat satu, dan saya optimis, insyaallah tahun ini kita bisa kembali menjadi yang terbaik di Jawa Barat,” ujar Wabup.

Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan pengawasan internal yang ketat terhadap kinerja SKPD.

“Saya minta seluruh kepala SKPD bekerja sama erat dengan Inspektorat. Jangan sampai kita lengah, lalu kecolongan,” tegasnya.

Wabup juga berharap evaluasi menjadi ruang pembelajaran kolektif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan.

Ketua Tim Evaluator Jabar, Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas kinerja Kabupaten Sumedang yang dinilainya konsisten dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Sumedang adalah salah satu kabupaten yang cukup progresif. Kami melihat adanya keseriusan dalam proses penyusunan LPPD yang terstruktur dan berbasis data. Kinerja Sumedang selama ini patut diapresiasi, namun tentunya masih ada ruang-ruang perbaikan yang harus terus didorong bersama,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi integrasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam dokumen perencanaan, serta mendorong SKPD untuk terbuka dalam proses evaluasi.

“Kami tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperkuat praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berdampak langsung ke masyarakat. Evaluasi ini adalah bentuk pembinaan bersama, bukan semata-mata penilaian angka,” tambahnya.