Dukung Sektor Pertambangan, DPRD Jabar Apresiasi Perusahaan Tambang yang Implementasikan GMP

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Provinsi Jawa Barat memiliki potensi SDA pertambangan yang beragam. Keberadaan tambang ini menjadi salah satu sektor yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jabar.

Terlebih sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Dengan potensi tersebut, Pemprov berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan sektor pertambangan agar berjalan sesuai prosedur dan memberikan banyak manfaat tanpa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

Persoalan pertambangan juga menjadi sorotan DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satunya dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI)

Pihaknya menyambut positif perusahaan-perusahaan tambang yang sudah mengimplementasikan Good Mining Practices atau GMP.

Seperti diketahui, Pemprov Jawa Barat dan perusahaan pertambangan di Jabar terus berupaya mengimplementasikan GMP, termasuk dengan memperkuat koordinasi terkait pertambangan, mengembangkan sistem layanan digital, dan membentuk Satgas Pertambangan. 

Beberapa perusahaan pertambangan di Jabar juga telah meraih penghargaan Good Mining Practice (GMP)dari Kementerian ESDM, seperti pabrik Solusi Bangun Indonesia di Narogong. 

Penerapan GMP di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri pertambangan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. 

"Hal ini perlu mendapat perhatian karena tambang batuan di Jawa Barat masih dibutuhkan untuk ikut mendorong mewujudkan kesejahteraan rakyat ke depan. Dengan catatan, pengelolaan tambang harus dikelola dengan baik dan benar," kata Andhika.

Aspek-aspek utama Good Mining Practice sendiri :

• Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Pertambangan (K3 Pertambangan)

• Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan)

• Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

• Konservasi Sumber Daya

• Pengelolaan Sisa Tambang agar Sesuai Baku Mutu Lingkungan.