Banyak Dinas Strategis yang Kosong, DPRD Jabar Ingatkan Pemilihan Pejabatnya Harus Hati-Hati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, meminta Pemerintah Provinsi Jabar selektif dalam menentukan pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) strategis yang masih kosong. 

Iswara mengatakan, OPD strategis memegang peran kunci dalam keberhasilan pemerintahan. Untuk itu, pejabat yang ditempatkan di sana harus melalui pertimbangan yang matang.

“Beberapa OPD yang belum terisi ini merupakan OPD yang sangat strategis. Bisa jadi, masih diperlukan kajian lebih lanjut sebelum menetapkan pejabat yang tepat,” ujar Iswara, Jumat (28/03/2025).

Menurutnya, kehati-hatian dalam menentukan pejabat OPD strategis sangat diperlukan karena dinas-dinas ini akan menjadi tulang punggung dalam mencapai target pembangunan daerah.

“Melihat dari visi dan misi Gubernur serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dinas-dinas ini memiliki peran krusial sebagai tulang punggung pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan pejabat harus benar-benar dipertimbangkan agar dapat menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Setop Angkot di Cisarua Bogor Beroperasi Selama Mudik, Sopir Dapat Insentif

Meskipun ada kemungkinan dilakukan mekanisme open bidding, kata dia, masih ada berbagai faktor yang harus diperhitungkan sebelum menentukan pejabat definitif di OPD strategis. 

“Saya tidak tahu persis bagaimana mekanismenya, tetapi yang jelas masih ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memilih pejabat yang akan menduduki posisi strategis,” katanya.

Baca juga: Daftar Lengkap 25 Pejabat Eselon 2 Pemprov Jabar yang Dimutasi Gubernur Dedi Mulyadi

Dengan pengisian OPD strategis yang tepat, diharapkan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan program pembangunan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melakukan mutasi pejabat tinggi pratama. Total ada 25 pejabat yang dimutasi dan terdapat sejumlah dinas dan biro masih kosong seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Biro Umum, Biro Organisasi, dan Biro Perekonomian. (*)