Warga dan GMNI Desak Pemerintah Ungkap Pengelolaan Dana Desa Panyindangan Purwakarta

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ratusan warga Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi damai. Mereka menyuarakan tuntutan terkait transparansi pengelolaan dana desa periode 2021-2024. 

Aksi ini dilatarbelakangi oleh gugatan perdata senilai Rp 6 miliar yang diajukan oleh kepala desa beserta keluarganya terhadap empat warga dan satu media online, setelah mereka melaporkan dugaan penyalahgunaan dana kepada Polres Purwakarta.

Para peserta aksi mengungkapkan keprihatinan atas penggunaan dana desa yang dianggap tidak transparan. 

Mereka menuntut kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas proyek pembangunan, pengelolaan dana badan usaha milik desa (BUMDes), serta anggaran ketahanan pangan yang dirasa belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Baca juga: VIDEO GMNI Purwakarta Advokasi Warga yang Digugat Aparat Desa Diduga Gara-gara Pertanyakan Dana Desa

"Kami hanya menuntut transparansi, bukan digugat hingga miliaran rupiah," kata Yudi Suherman, satu peserta aksi, Rabu (26/3/2025). 

Yudi menambahkan, sebagai warga desa, mereka berhak untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola, mengingat ini menyangkut kepentingan bersama. 

Bagi mereka, lanjut Yudi, keterbukaan anggaran adalah kunci agar program desa bisa berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah dan penegak hukum. Ini bukan kepentingan pribadi, melainkan hak seluruh warga desa," tegas Yudi.

Baca juga: Bupati Purwakarta Gelar Aksi Bersih-Bersih di Pintu Tol Jatiluhur Menyambut Mudik Lebaran 2025

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah daerah dan aparat hukum segera mengaudit penggunaan dana desa tersebut. 

Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian.

Sementara warga berharap agar langkah tegas segera diambil untuk menyelesaikan masalah ini demi terwujudnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. (*)