Soal Efisiensi Anggaran, Farhan Analisis & Kaji Sesuai Keperluan, Perjalanan Luar Negeri Dipangkas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung Terpilih, Muhammad Farhan memastikan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan kebijakan terkait efisiensi anggaran.

Untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran itu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan semua kepala dinas, kemudian akan melakukan analisis ketika dia sudah resmi dilantik menjadi Wali Kota Bandung.

Farhan mengatakan, terkait efisiensi anggaran tersebut pada prinsipnya hanya mengurangi belanja bukan untuk mengurangi kesejahteraan sumber daya manusia (SDM), tetapi pihaknya tetap akan melakukan kajian matang.

"Kita lihat nanti lah karena lagi butuh kajian banyak ya. Tapi nanti kita akan bikin prioritas mana kajian yang perlu, mana kajian yang tidak perlu," ujar Farhan, Rabu (12/2/2025).

Terkait aturan penyesuaian APBD itu, kata dia, sudah dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan harus segera dipercepat dan ditargetkan bisa rampung pada Juli 2025.

"Jadi sekarang hasil rapat semalam dengan Pak Dedy Mulyadi semuanya dikebut, semuanya dihemat. Jadi kan prinsipnya gini, penghematannya untuk mengurangi belanja," katanya.

Baca juga: Farhan Dukung Sport Tourism untuk Menarik Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara

Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan dinas mana saja yang akan terdampak efisiensi anggaran tersebut, termasuk besarannya, tetapi yang sudah pasti akan dilakukan pemangkasan yakni perjalanan luar negeri.

"Belum tahu, prinsipnya yang tidak perlu. Paling mudah dilihat kan perjalanan luar negeri. Jadi semua efisiensi ini itu ikut arahan dari gubernur dan kita akan saling menyesuaikan," ucap Farhan.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, segera mengkaji skema Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka untuk mengimplementasikan efisiensi anggaran.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, terkait penerapan WFA tersebut tujuannya memang untuk efisiensi anggaran, tetapi harus dilihat dulu jenis pekerjaan yang ada di masing-masing OPD.

"Pertama (dilihat) jenis pekerjaannya, apakah bisa atau tidak dikerjakan secara remote atau jarak jauh. Kalau kerjaan-kerjaan yang sifatnya administratif, kemudian ada konsultasi yang bisa dilakukan online, dan lain-lain kan itu mungkin," ujar Adi Junjunan.

Tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya pelayanan publik secara langsung, kata dia, seperti sektor kesehatan, dan pendidikan akan sulit untuk diterapkan WFA, sehingga harus ada kajian matang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

"Kedua adalah tentang pengukuran kinerja. Apakah kalau itu (WFA) dilakukan, kinerjanya tetap terukur dan si pegawainya juga memang masih disiplin atau tidak," katanya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI