Kemlu Tangani Kasus Eks Anggota DPRD Indramayu yang Disekap di Myanmar: Ada 80 Kasus Serupa

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menerima laporan terkait Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu yang diduga terjebak dalam perusahaan online scam di wilayah Myawaddy, Myanmar.

Robiin, yang menjabat sebagai anggota dewan pada periode 2014-2019, hingga kini masih disekap di kawasan tersebut. Keberadaannya menjadi perhatian serius setelah video permohonan bantuan dirinya dan tiga WNI lainnya menjadi viral.

Dalam laporan resminya, Kemlu menyebutkan bahwa Robiin berada di daerah Hpa Lu, Myawaddy.

Lokasi ini dikenal sebagai area terpencil yang menjadi medan konflik bersenjata antara kelompok etnis dan militer Myanmar.

Koordinasi langsung dilakukan dengan KBRI Yangon, yang melibatkan berbagai langkah diplomatik dan komunikasi intensif.

Berbagai tindakan telah ditempuh oleh Kemlu bersama KBRI Yangon untuk menangani kasus Robiin dan WNI lainnya.

Langkah-langkah tersebut meliputi penyampaian nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar, koordinasi dengan otoritas setempat, serta komunikasi dengan jaringan lokal di Myawaddy.

Selain itu, upaya kerja sama bilateral dan regional juga diintensifkan. Data mencatat, terdapat 59 negara lain yang menghadapi kasus serupa di wilayah ini.

Kemlu juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 81 kasus WNI yang masih berada di Myawaddy, termasuk kasus Robiin.

Meskipun 53 WNI telah berhasil dipulangkan selama tahun 2024, kasus baru terus bermunculan.

Oleh karena itu, Kemlu kembali mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang disebarluaskan melalui media sosial dan memastikan prosedur penempatan kerja dilakukan secara resmi.

Viralnya Video Robiin: Permohonan Bantuan yang Menggugah

Baru-baru ini, video Robiin bersama tiga WNI lainnya menjadi perbincangan hangat setelah diunggah oleh akun TikTok @panglimaaryaduta empat hari lalu.

Dalam video tersebut, mereka memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera dibebaskan dari penyekapan. Hingga Jumat (17/1/2025), video itu telah ditonton hingga 5,4 juta kali.

Dalam rekaman itu, Robiin mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami penyekapan dan penyiksaan selama hampir dua tahun.

Kondisi ini semakin mencuat setelah pada Oktober 2024 lalu, ia sempat mengirim pesan meminta pertolongan kepada rekan sesama mantan anggota DPRD Indramayu untuk membantu memulangkannya.

Yuli Asmi, istri Robiin, membenarkan bahwa salah satu dari empat orang yang ada dalam video viral itu adalah suaminya.

Ia menjelaskan bahwa video tersebut sebenarnya direkam sekitar tiga bulan lalu dengan tujuan untuk dokumentasi pelaporan kepada pemerintah. Namun, video itu justru viral tanpa sepengetahuan mereka.

“Dan ini tidak disengaja. Ya mungkin ada kebocoran atau gimana lah saya juga kurang tahu. Tapi mungkin ini bisa jadi jalan Allah supaya bisa balikin mereka,” ujar Yuli saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jumat (17/1/2025).

Ia mengaku khawatir apabila viralnya video itu diketahui oleh pihak perusahaan yang menyekap suaminya.

“Video itu cukup mengkhawatirkan buat mereka karena kalau perusahaan tahu ya mereka akan habis,” tambahnya.

Yuli juga mengungkapkan bahwa Robiin sempat menghubunginya sekitar dua minggu lalu.

Dalam pembicaraan itu, Robiin menanyakan kabar keluarga di Indramayu serta perkembangan upaya pemulangannya bersama WNI lainnya.

Ia mengaku terus berusaha menghubungi berbagai pihak, termasuk KBRI Yangon. Dari pihak KBRI, Robiin diminta untuk menghubungi hotline mereka dan mengirimkan dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan lokasi terkini.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Yuli menyatakan bahwa hingga kini belum ada perwakilan dari KBRI yang datang langsung ke lokasi tempat suaminya disekap.

“Cuma sampai sekarang belum ada utusan KBRI atau KBRInya langsung ke company,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera memulangkan Robiin dan para WNI lainnya. Di tengah kekhawatiran akan keselamatan suaminya, Yuli tetap optimis bahwa kasus ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah.