DPRD Jabar: Pengawasan Hewan Ternak Harus Ditingkatkan
Dede mengungkapkan bahwa penyakit yang menyerang hewan ternak, seperti sapi dan domba, kerap terjadi setiap tahun.
Adikarya Parlemen
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kondisi pangan saat ini, baik dari jenis, kuantitas, maupun kualitasnya, menjadi perhatian utama pemerintah. Terlebih, program nasional unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini mulai dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
Dalam implementasinya, program MBG memiliki korelasi erat dengan sumber pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan daging. Pemenuhan kebutuhan ini sangat bergantung pada ketersediaan hewan ternak, seperti domba, kambing, dan sapi. Oleh karena itu, jumlah pasokan hewan ternak harus mencukupi, dan distribusinya perlu berjalan lancar.
Selain kuantitas, kualitas hewan ternak juga menjadi aspek penting. Salah satu indikatornya adalah kesehatan hewan, yang harus terbebas dari penyakit yang dapat menyerang ternak.
"Pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak harus terus ditingkatkan," ungkap Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dede Kusdinar, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Dede mengungkapkan bahwa penyakit yang menyerang hewan ternak, seperti sapi dan domba, kerap terjadi setiap tahun. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian adalah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK).
Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, kasus PMK kembali terdeteksi di 11 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bandung, Bekasi, Bogor, Cirebon, Karawang, Kuningan, Pangandaran, Subang, Tasikmalaya, serta Kota Banjar dan Kota Cirebon.
"Dari 11 kabupaten/kota tersebut, kasus PMK tersebar di beberapa kecamatan. Dari total 627 kecamatan, ditemukan 60 kasus (9,56 persen), dengan 14 kasus di antaranya telah selesai ditangani," jelas Dede.
Selama periode 28 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025, kasus PMK di Jawa Barat telah menjangkiti 1.112 hewan ternak. Dari jumlah tersebut, 52 ekor (4,69%) dilaporkan mati, 51 ekor (4,59%) dipotong bersyarat, 111 ekor (9,98%) dinyatakan sembuh, dan 898 kasus (80,76%) masih aktif. Selain itu, terdapat 764 hewan yang dicurigai terinfeksi.
"Penambahan kasus PMK mencapai 204 kasus baru, meningkat dari 127 kasus pada 8 Januari 2025," tambahnya.
Melihat kondisi ini, Dede menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan, terutama di pusat-pusat pengembangan hewan ternak. Jawa Barat memiliki beberapa daerah unggulan dalam pengembangan hewan ternak, seperti domba di Kabupaten Garut dan sapi Pasundan di Ciamis. Di daerah-daerah ini, kesehatan ternak harus menjadi prioritas utama.
"Vaksinasi sebagai langkah pencegahan harus diperluas, terutama di daerah yang terjangkit. Namun, vaksinasi untuk mencegah PMK juga harus dilakukan di seluruh daerah, termasuk kawasan pengembangan hewan ternak di Jawa Barat," jelas Dede.
Upaya ini diharapkan mampu menekan penyebaran PMK dan menjaga ketersediaan pangan berkualitas untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
| Anggota DPRD Jabar Komisi V Kritisi Ketiadaan Petugas Haji Daerah Tingkat Provinsi |
|
|---|
| Yusuf Ridwan Sebut Kepadatan Penduduk Desa dapat Pengaruhi Pelayanan Publik di Jabar |
|
|---|
| Yusuf Ridwan Dorong Pemekaran Desa untuk Pemerataan dan Efektivitas Pelayanan Publik di Jabar |
|
|---|
| Tati Supriati Irwan dan Pimpinan DPRD Jabar Serap Aspirasi Masyarakat Adat Kampung Naga |
|
|---|
| Jembatan Desa Jadi Fokus APBD Jabar 2026, Dede Kusdinar Angkat Aspirasi Warga Garut |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Anggota-Komisi-II-DPRD-Jabar-Dede-Kusdinar-y.jpg)