Pemprov Jabar Siaga Inflasi Hadapi Momen Libur Nataru 2025
Salah satu fokusnya adalah memastikan tidak terjadi gangguan stabilitas harga dan ketersediaan, khususnya kebutuhan pokok di 27 kabupaten/kota.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), mewaspadai lonjakan inflasi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, salah satu fokusnya adalah memastikan tidak terjadi gangguan stabilitas harga dan ketersediaan, khususnya kebutuhan pokok di 27 kabupaten/kota.
"Kita bahu-membahu untuk mengantisipasi, agar inflasi diakhir tahun sampai dengan awal tahun nanti terkendali. Sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah bahwa inflasi itu harus terjaga di 2,5 (persen) plus-minus satu persen," ujar Herman, Rabu (11/10/2024).
"Bisa 2,5 persen tambah satu berarti maksimal di 3,5 persen, itu paling tinggi dan paling rendah itu 1,5 persen, tidak boleh kurang. Itu prinsip dasarnya dan kami meminta agar menjaga inflasi," tambahnya.
Menurutnya, ada empat elemen utama yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi.
Pertama, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, komunikasi yang efektif di lintas sektor dalam mengantisipasi gejolak dan terakhir menjamin aksesibilitas.
"Kita ketahui bahwa sekarang memasuki musim penghujan, waspada agar transportasi terjaga. Kalau jalan putus, transportasi otomatis terganggu. Pasti berdampak terhadap supply and demand," katanya.
Maka dari itu, semua potensi ancaman penyebab inflasi, kata Herman, harus diantisipasi, supaya dalam momen libur Nataru di Jabar dapat aman dan lancar.
Deretan Warung Dibongkar, Pemprov Jabar Janji Relokasi 234 PKL di Jalan Ciater-Cagak Subang |
![]() |
---|
Pemprov Jabar Punya ASSL, Peta Berisi Data Spesifik Terkait Potensi Bencana Sesar Lembang |
![]() |
---|
Bukan Cuma Kepala Sekolah, Guru di Jawa Barat Juga Akan Didekatkan ke Kampung Halamannya |
![]() |
---|
Kanwil Kemenkum Jabar Harmonisasikan Raperda Terkait Pertambangan Mineral Bersama Pemprov Jabar |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Akan Tambah Tugas Kepala OPD, Jadi LO Kabupaten/Kota untuk Perlancar Koordinasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.