Linggarjati White Paper: Strategi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen dan Pembangunan Berkelanjutan

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN – Linggarjati kembali mencatat sejarah, kali ini sebagai tempat kelahiran dokumen strategi besar bernama Linggarjati White Paper on Metropolitan Development.

Dalam Rebana Expo 2024 yang digelar di Kabupaten Kuningan pada 20-22 November 2024, sebanyak 100 perencana kota dari 20 negara dan seluruh provinsi di Indonesia merumuskan panduan strategis untuk pengelolaan kawasan metropolitan, termasuk Metropolitan Rebana.

Dokumen ini dirancang sebagai respons atas tantangan urbanisasi yang kian masif di Indonesia, di mana lebih dari 65 persen penduduk diproyeksikan tinggal di perkotaan pada 2045.

Dengan perencanaan yang matang, peluang ini dapat mendorong Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sambil tetap menjaga kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelola Rebana, Bernardus Djonoputro, menyebutkan bahwa meski Metropolitan Rebana memiliki potensi besar sebagai motor perekonomian Indonesia, wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Bernardus, salah satu masalah utama adalah ketimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

"Banyak wilayah pedesaan dalam kawasan metropolitan belum mendapatkan investasi yang memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya, Jumat (22/11/2024).

Ketimpangan ini, lanjutnya, dapat memicu migrasi tak terkendali yang berujung pada tekanan sosial dan sumber daya di perkotaan. Bernardus menegaskan pentingnya kebijakan terpadu untuk mengembangkan kawasan pedesaan demi menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Pusat Industri dan Lapangan Kerja

Metropolitan Rebana berpotensi menjadi pusat manufaktur dan logistik yang mampu menciptakan lapangan kerja besar. Namun, Bernardus mengingatkan bahwa pembangunan harus melibatkan komunitas lokal agar manfaat ekonomi dirasakan secara langsung.

“Transfer keterampilan dan diversifikasi ekonomi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu," katanya.

Masalah pengadaan lahan menjadi penghambat lain bagi pembangunan infrastruktur. Proses yang lamban, biaya tinggi, dan keterbatasan kapasitas fiskal disebut sebagai tantangan utama.

"Reformasi diperlukan untuk menyederhanakan pengadaan lahan, diikuti strategi pembiayaan inovatif agar tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah," ujar Bernardus. Ia juga menyoroti pentingnya kerangka kerja fleksibel untuk menarik investasi asing.

Pendekatan Holistik Tata Ruang

Presiden Asosiasi Perencana Kota dan Wilayah Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simamarta, menegaskan bahwa pembangunan Metropolitan Rebana harus menjadi prioritas nasional.

"Pertumbuhan kota yang tidak terkendali memicu hilangnya lahan produktif, kemacetan, dan ketidakseimbangan antarwilayah. Kita perlu mendefinisikan peran kota dan wilayah secara jelas,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan drainase adalah langkah awal menuju pembangunan metropolitan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Linggarjati White Paper, para ahli merumuskan langkah strategis untuk menjadikan kawasan metropolitan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi yang tangguh, sambil memastikan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.