Pentingnya Regulasi untuk Media Berbasis Internet, Pastikan Anak Tak Terpapar Konten Merusak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Media berbasis internet (Over The Top / OTT) dinilai penting untuk segera dibuat regulasinya. 

Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman, menjelaskan, OTT yang tidak diatur dengan jelas dapat mengancam generasi muda bangsa karena keterbukaan informasi yang ada saat ini diiringi dengan distrupsi informasi.

Mengingat dalam media berbasis internet sampai saat ini, belum adanya regulasi yang mengatur tentang segala aspek OTT, termasuk tentang jenis konten seperti apa yang boleh disiarkan.

Baca juga: Perkuat Regulasi Sistem Logistik Nasional, Fary Francis Usulkan Pengembangan Transportasi Laut

“Masa Lembaga penyiaran saja selalu kita atur, kita ingatkan dengan berbagai regulasi, tapi yang media berbasis internet ini tidak, kan kesannya tidak adil dan memang tidak bisa dilepas begitu saja tidak bisa,” ujar Bedi seusai menghadiri Gala Dinner bersama Ratusan Insan Radio se-Jawa Barat yang digelar KPID Jabar, di Jalan Dipenegoro (20/8/2024) malam. 

Hematnya, tanpa adanya regulasi yang jelas, konten bisa merusak kognisi anak-anak generasi penerus bangsa.

Hilangnya nilai-nilai Pancasila, kata dia, dari diri generasi penerus bangsa, dan lunturnya jiwa kebangsaan pada anak, menjadi ancaman serius yang akan terjadi jika tidak segera disikapi secara bersama.

“Ya, sangat harus ada regulasi, ngeri kalau sampai di biarkan bebas, gimana nasibnya anak anak kita kalau di biarkan konten sesukannya bertebaran di media internet tanpa ada regulasi yang jelas,” tegasnya.

Ketika disinggung adanya upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat, dengan melahirkan Jawa Barat Pengawasan Media Digital (Jabar Pasagi) yang dimandatkan langsung ke KPID, Bedi menilai, hal tersebut merupakan langkah tepat yang harus terus dilakukan sambil menunggu regulasi pasti keluar.

“Menurut saya, ini hal yang baik, terlebih KPID yang di berikan mandatnya langsung,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Bedi pun mendorong masyarakat untuk terus mengawasi berbagai konten yang ditayangkan, tidak hanya hasil produksi lembaga penyiaran namun juga konten yang di buat oleh konten creator di media berbasis internet.

“Sambil menunggu regulasinya ada, saya sangat mempersilahkan civil society bergerak untuk mengawasi, kalau memang menemukan konten konten yang melanggar di media berbasis internet. Laporkan ke pemerintah, karena gak bisa bohong juga nih sekarang jamannya kan no viral no justice, jadi ya udah sok ramaikan terus, biar regulasinya bisa cepat selesai,” jelasnya.

Baca juga: Pentingnya Netralitas Lembaga Penyiaran saat Pilkada Jabar 2024, KPID Jabar Tak Akan Segan Menindak

Dengan adanya dorongan bersama, Bedi meyakini, regulasi tersebut bisa segera lahir guna bersama sama menyelamatkan masa depan anak cucu kita.

Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet mengatakan, mewujudkan Indonesia Emas tanpa berusaha menjaga generasi penerus bangsa dari ancaman keterbukaan informasi saat ini sangat mustahil.

Mengingat kebebasan yang dimiliki media berbasis internet, memudahkan oknum tidak bertanggung jawab memberikan dokrin buruk kepada generasi muda penerus bangsa.

“Negara ini harus benar hadir, bukan hanya tentang bagaimana keadilan ini di tegakkan, tapi bagaimana negara berupaya melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk generasi mudanya, jangan sampai karena terlambat melangkah, bukannya 2045 Indonesia Emas terwujud justru menjadi Indonesia Cemas,” tutupnya. (*)