Pantau PPDB 2024, Anggota DPRD Jabar Siti Muntamah Berharap Tak Ada Anak Putus Sekolah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menilai sekolah-sekolah sudah melakukan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
.
"PPDB setiap tahun ada polemik dengan masalah yang berbeda beda, makanya harus ada yang mengawasi,"ujar Ummi Oded sapaan Siti Muntamah .

Terkait adanya demo orangtua yang protes karena anaknya tidak diterima wajar karena semua orangtua ingin anaknya sekolah di negeri. 

Menurut Ummi, orangtua yang demo ke Gedung DPRD  emak emak semua mengeluhkan  terkait kuota dan zonasi dalam PPDB 2024.

Keluhan orangtua berjarak 700 meter tidak diterima sedangkan yang 1.000 meter bisa masuk. 

"Setelah di cek yang rumahnya 1.000 meter ternyata siswa miskin ekstrim wajib diterima," ujarnya. 

Keluhan lainnya kuota pada jalur anak kebutuhan khusus (ABK) yang tidak terpenuhi.

Semestinya bisa untuk menampung jalur afirmasi.

Sementara biasanya jika kouta ABK tidak terpenuhi akan dialihkan untuk jalur prestasi.

Emak emak dari keluarga ekonomi tidak mampu mengeluh karena tidak diterima di sekolah negeri.

Orangtua mengeluh  tidak diterima, biasanya dialihkan ke sekolah swasta.

Tapi ternyata di sekolah swasta itu tidak masuk kategori keluarga kurang mampu.

Sehingga tetap terbebani biaya yang tidak sedikit. 

Menurut Ummi anak yang tidak diterima di Negeri karena keterbatasan kouta Sekolah Negeri.

"Jumlah Lulusan SMP jauh lebih banyak dibandingkan dengan ruang kelas yang tersedia," ujar Ummi Oded .

Cara mengatasi masalah yang setiap tahun muncul  menurut Ummi, pemerintah harus membangun sekolah negeri sesuai dengan jumlah Lulusan agar.semua bisa tersambung.

" Jika tak ada lahan, bisa dibangun tingkat, Insya Allah jika sekolah negeri diperbanyak tak ada yang.putus sekolah," ujarnya.