Pemkab Sumedang Bagikan 3.083 Voucher Miskin Ekstrem, Satu Jiwa Kebagian Rp75 Ribu

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Keluarga yang tergolong miskin ekstrem di Sumedang sedikit bisa bernafas lega. Setiap bulan, anggota keluarga dapat uang Rp75 ribu dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Namun, uang itu berbentuk voucher belanja. Voucher akan dibelanjakan untuk makanan dan asupan gizi lainnya.

Voucher ber;aku untuk pembelian beras, telur, daging, dan sebagainya. 

Pemeritah Kabupaten Sumedang segera meluncurkan voucher untuk masyarakat miskin ekstrem.

Rencananya voucher tersebut akan diluncurkan Pj Bupati Sumedang sebelum tanggal 1 Juli kepada 10.082 jiwa (3.083 KK) warga miskin ektrem.

"Insyaallah, kami sudah siapkan dengan BAZNas, Pak Bupati nanti akan launching sebelum 1 Juli untuk dibagikan kepada kepala keluarga agar per 1 juli sudah dibelanjakan untuk penghapusan miskin ektrem," kata Kepala Bapppeda Sumedang, Agus Wahidin di PPS, Senin (10/6/2024).

Agus mengatakan, voucher ini akan diberikan kepada kepala keluarga disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarganya masing masing. 

Voucher belanja Rp 75 ribu per jiwa ini akan dibelanjakan untuk keperluan pangan seperti beras, daging dan ikan segar yang menunya akan diatur oleh penyelenggara.

"Voucher hanya dicetak sebanyak 3.083 kartu diberikan kepada kepala keluarga. Kalau keluarga tanggungan keluarganya ada empat berarti yang ada dalam bantuan itu Rp 300 ribu. Kalau hanya dua, dia dan istrinya berarti Rp 150 ribu," katanya. 

Data miskin ektrem yang menjadi patokan Bappppeda adalah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dari Bapenas. 

Kemudian data itu dikroscek dengan kondisi ril di lapangan yang telah diverifikasi dan divalidasi (Verval) oleh kepala desa dan berdasarkan hasil Verval diperoleh kepastian data miskin ekstrem di  Sumedang sebanyak 10.082 jiwa (3083 KK). 

"Hasil verfval terakhir, jumlah miskin ekstrem di Kabupaten Sumedang itu sudah 3.083 KK mencakup 10.082 jiwa.  Sudah ketemu semua pihak sudah fix, bupati setuju, BPS dan kepala desa sudah tanda tangan," katanya.