Kakanwil Masjuno Terima Irwil II dan TPI Inspektorat Jenderal Pada Entry Meeting Desk Evaluasi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Kanwil Kemenkumham Jabar yang menghadapi Desk Evaluasi Satuan Kerja Menuju WBK, hari ini, Senin, 13 Mei 2024, terima kedatangan Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, beserta Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal, melalui Entry Meeting Desk Evaluasi Satker Menuju WBK di Lingkungan Kanwil Jabar.

Adalah Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, didampingi PK Ahli Utama, Dewa Putu Gede, Kadivpas Jabar, Robianto, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, Kdivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, beserta dengan Kepala Satker yang akan Dievaluasi yang menerima kehadiran Tim TPI dan mengikuti Kegiatan Entry Meeting ini.

Melalui Entry Meeting ini lah menjadi tanda kegiatan Desk Evaluasi Satker WBK di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jabar resmi dilaksanakan, untuk Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi WBK sendiri terdapat 20 Satuan Kerja dan Desk Evaluasi ini akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 13 s.d 17 Mei 2024 mendatang.

Kakanwil Masjuno ketika menerima kedatangan Irwil II dan Tim TPI menyampaikan bahwa, pembangunan ZI ini bukan tentang berkontestasi atau berlomba siapa yang terbaik dan siapa yang juara, tetapi pembangunan ZI adalah tentang mengedepankan tanggungjawab di bidang reformasi, sehingga pembangunan ZI ini bukan lagi pilihan tetapi keharusan bagi organisasi.

“Dimulai hari ini sampai 5 hari kedepan 20 Satuan Kerja akan di Evaluasi oleh TPI, kepada pimpinan satker dan jajarannya saya ingatkan untuk memberikan yang terbaik dalam menghadapi evaluasi ini sehingga apa yang dievaluasi oleh TPI akurat sesuai fakta di lapangan.” Pungkas Kakanwil Masjuno.

Selanjutnya, Irwil II, Lilik Sujandi, dalam sambutannya menyampaikan, Pada Desk Evaluasi ini akan diuji kesiapan dalam manajemen pembangunan ZI menuju WBK dan yang diukur adalah perubahan budaya, perubahan tata kelola, dan perubahan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kasatker harus mampu memaparkan dengan lugas terkait dengan masalah yang dihadapi, Kegiatan yang dilaksanakan harus betul-betul memperlihatkan penegakkan integritas, Kegiatan yang dilaksanakan harus bisa menunjukan penigkatan tata kelola manajerial, dan Kegiatan yang dilaksanakan harus bisa memperlihatkan Aspek Peningkatan Pelayanan Publik.” Jelas Irwil II.