Hari Ini Mahfud MD Temui Jokowi: Saya Akan Pamit dengan Penuh Penghormatan

TRIBUNJABAR.ID, LAMPUNG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengumumkan dirinya sudah siap menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.

Rencananya, ujar Mahfud, surat itu akan ia sampaikan secara langsung kepada Jokowi, Kamis (1/2), sepulang Presiden dari kunjungan kerja luar kota.

"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan menjadi perbincangan publik dan surat ini langsung disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu Presiden," kata Mahfud dalam siaran langsungnya dari Lampung di akun Instagram pribadinya, Rabu (31/1).

Mahfud mengatakan, bukan tanpa alasan ia menginginkan pertemuan langsung dengan Jokowi saat menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Saya dulu diangkat dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh penghormatan juga," ujar Mahfud.

"Saya menyampaikan bahwa saya sudah selesai," tegasnya.

Baca juga: Respon Jokowi setelah Mahfud MD Mundur dari Kabinet: Saya Sangat Menghargai

Mahfud mengatakan, keputusan mundur dari jabatan Menko Polhukam sudah sejak lama dibicarakan dan disepakati dengan capres Ganjar Pranowo. Namun, keputusan itu memang tak segera ia eksekusi.

"Tapi nunggu momentum," kata Mahfud. "Momentum itu, satu situasi tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan dengan Mas Ganjar dengan partai pengusung, dan dengan Istana juga." 

Penyerahan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden Jokowi, menurut Mahfud, juga sebagai bagian dari etika politiknya. Mahfud mengatakan, ia tidak akan 'tinggal glanggang colong playu'. Tidak akan lari dari masalah atau lari meninggalkan tanggung jawab. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden Jokowi menerima dan menghormati keputusan politik Mahfud MD. Ari juga meluruskan soal berubahnya suasana kehangatan rapat kabinet di tengah dinamika politik jelang Pilpres 2024.

Menurut Ari, Presiden sudah mengetahui rencana pengunduran diri Mahfud MD lantaran Mahfud juga sudah menyatakan secara langsung keinginannya untuk mundur tersebut. Ari mengatakan akan mengatur pertemuan Mahfud dengan Presiden. Pertemuan, ujarnya, akan dilakukan setelah Presiden kembali ke Jakarta, Kamis (1/2).

"Beliau akan kembali besok malam ke Jakarta.  Tentu setelah itu kita bisa tahu kapan bisa dijadwalkan pertemuan antara Pak Mahfud dengan Presiden," katanya.

Hak Politik

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan keputusan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam menjadi contoh bagi pejabat atau menteri lainnya yang ikut kontestasi di Pilpres 2024.

"Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban barang kali yang lain bisa mengikuti," kata Ganjar.

Keputusan Mahfud mundur dari jabatan, ujar Ganjar, sepatutnya menjadi contoh bagi yang lain termasuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka. 

Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sementara Gibran masih menjabat Wali Kota Solo. 

"(Tak hanya Prabowo-Gibran), termasuk siapapun seperti yang saya omongan sejak awal. Mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," ujar Ganjar. 

Ditemui di Ballroom Ritz Carlton, Jakarta, kemarin, Prabowo mengatakan, menghormati keputusan Mahfud MD untuk mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Prabowo tak mengatakan apakah nantinya akan mengikuti jejak Mahfud atau tidak.

"Itu hak politik," ujarnya.

Komentar atas mundurnya Mahfud dari kabinet juga diungkapkan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Mundurnya Mahfud, ujar Muhaimin, membuatnya mempertanyakan kesolidan kabinet saat ini.

"Ini tentu harus jadi perhatian kita semua," ujarnya usai menghadiri acara Majelis Sholawat Nariyah dan Deklarasi Ulama di Pondok Pesantren Gunung Sari, Pamekasan.

Lebih Lantang

Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, berharap Mahfud MD bisa bersuara lebih lantang setelah mundur dari kabinet. Saat Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ujarnya, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.

"Nah kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan," ujarnya  di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, kemarin.

Mundurnya Mahfud, menurut Karanita, juga untuk mengkritik karena kekuasaan saat ini dipakai untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

"Waktu di Semarang saya kebetulan mendampingi Prof Mahfud. Waktu itu disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa 'Ini merupakan kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung Paslon tertentu. Itu yang mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini," ujarnya.

Terlambat

Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo menilai, ada masalah kepatutan yang dilakukan Mahfud MD terkait sikapnya mundur dari kabinet. Menurutnya Mahfud MD adalah Menko Presiden Jokowi, tapi beberapa kali berkata atau bersikap oposisi. Misalnya, mengatakan food estate gagal.

"Padahal kantor Menko memimpin pembahasan kelembagaan yang terkait food estate. Bahkan Menko menyurati Mensesneg terkait hal ini. Jadi dia paham, Food Estate bukan gagal, tapi memang anggarannya belum turun," kata Drajad Wibowo, kemarin.

Drajad juga menilai menteri adalah pembantu Presiden. Sehingga, jika dia mengambil sikap oposisi, pada saat itu seharusnya mundur.

"Dengan pemikiran ini, saya justru melihat Mahfud MD terlambat mundur," ujar dia.

Drajad pun mempertanyakan apakah setelah mundur Mahfud MD bebas berbicara apa saja?

Menurutnya, secara legal, ada informasi yang dibatasi Pasal 17 UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu ada kerahasiaan jabatan.

"Jadi dia lebih bebas bicara, tapi tetap ada koridor hukum dan kepatutan yang harus dijaga," ujarnya. (taufik ismail/igman ibrahim/mario christian/reza deni/fransiskus adhiyuda)