Jokowi Kabarnya Ingin Bertemu Megawati, Istana Bilang Tak Ada, Sudah Dikonfirmasi Sekjen PDIP

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana, membantah soal narasi yang menyebutkan Jokowi meminta bertemu Ketua Umum PDIP 

"Terkait narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ari merasa heran ada narasi pertemuan Jokowi dan Megawati yang dikembangkan oleh sebuah media. 

"Sesungguhnya hal itu tak pernah terjadi, tak ada permintaan untuk bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP," tutur Ari.

Ari mengatakan belum mendapatkan informasi adanya penjajakan pertemuan antara Jokowi dan Megawati. 

"Kalau Presiden, kan selama ini terbuka bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa, dan saya kira Bu Mega juga sama, terbuka bertemu tokoh-tokoh bangsa," tandasnya.

Diketahui, Sekeretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespon soal kabar Presiden Jokowi yang ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. 

Hasto menyebut bahwa sejatinya Ketua Umum PDIP itu selalu terbuka untuk dengan siapapun. 

Namun Hasto cukup mempertanyakan keinginan Jokowi bertemu dengan Mega justru disampaikan lewat media seperti menandakan ada sesuatu hal tertentu. 

"Kalau seseorang sebelumnya kalau bertemu dengan Ibu (Megawati) kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu Ibu kemudian harus disampaikan melalui media itu kan artinya ada sesuatu," ucap Hasto kepada wartawan sambil melempar gestur senyum di Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024). 

Hasto pun menyatakan bahwa Megawati cukup terbuka dengan siapapun termasuk Jokowi. 

Pasalnya menurut dia, Megawati dalam menjalankan kepemimpinan selama ini selalu dilandasi dengan mata hati dan nilai-nilai kebenaran. 

"Maka namanya pemimpin rakyat tidak ada persoalan untuk bertemu," pungkasnya. 

Adapun isu ini belakangan muncul di tengah merenggangnya hubungan Megawati, PDIP, dan Presiden Jokowi. 

Hal ini disebabkan lolosnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023.  

Lewat putusan itu, Gibran pun dijadikan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.  

Selain itu, terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin membuat hubungan PDIP dan Jokowi semakin jarak.(*)

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni