ASN yang Pindah ke IKN Disiapkan Rumah Tipe 70, Target Pertama 2.000 Orang

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sebanyak 2.000 aparatur sipil negara (ASN) eselon I dan eselon II segera dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) hanya diberi waktu selama 15 hari untuk memproses kepindahan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Anas, mengatakan, pemindahan 2.000 ASN ini akan menjadi pemindahan tahap pertama.

Namun, Azwar tak menyebutkan berapa total ASN yang rencananya akan dipindahtugaskan ke IKN.

Azwar masih terus mematangkan skenario dan persiapan kepindahan 2.000 ASN tersebut. Hal ini, ujarnya, dilakukan secara paralel dengan pembahasan UU DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. 

"Dalam waktu 15 hari kami akan bekerja, mengkoordinasikan terkait dengan jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk penempatan yang ada di IKN,” ujar Azwar Anas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1).

Meski tak menyebutkan berapa total ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN, Azwar mengatakan, jumlah ASN yang akan dipindah akan mempengaruhi jumlah gedung yang sudah tersedia. Untuk itu KemenPAN RB terus berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Baca juga: Presiden Joko Widodo Hadiri Peluncuran Nusantara Logistics Hub dan Services di IKN

Disiapkan Rumah

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah juga mulai mempersiapkan rumah-rumah yang nantikan akan dipergunakan untuk ASN pionir di IKN.

Rumah-rumah untuk ASN pionir di IKN ini, ujarnya, akan lebih baik dari yang ada di Jawa.

Menurut Basuki, rumah yang disiapkan tipe 70 dengan luas tanah 90 meter persegi. Pemerintah, ungkapnya, juga menekan agar angsuran rumah yang harus dibayar oleh para ASN pionir ini tidak lebih dari sekitar Rp 2 jutaan sebulannya.

Untuk memastikan operasional IKN berjalan sesuai target, sebanyak 28 proyek gedung dan hunian di IKN ditargetkan rampung dibangun dan dapat difungsionalkan, Juni 2024.

Tenaga Ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Bonie Erwanto, mengatakan 28 proyek tersebut terdiri dari 17 proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 11 proyek yang didanai dari non-APBN.

Baca juga: Ini Formasi CPNS 2024 untuk Fresh Graduate, Dosen hingga Tenaga Kesehatan, Ada Juga untuk IKN

"Kalau saya terima informasinya, Juni itu sudah fungsional," ujarnya saat ditemui di The Westin, Jakarta, Senin (15/1).

Meski demikian, kata Bonie, progres penyelesaian masing-masing proyek akan berbeda saat difungsionalkan pada Juni mendatang. Namun, yang jelas, proyek-proyek tersebut telah memenuhi kajian definisi dan standar yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk sebuah gedung atau hunian dapat difungsionalkan.

"(Progresnya) pasti beragam ya ada yang 90 persen, ada 95 persen, tapi paling enggak itu sudah di atas yang acceptable untuk itu bisa fungsional sebagai layaknya sebuah gedung ataupun hunian," ucapnya.

Dia menyebutkan, 28 proyek ini merupakan gedung dan hunian yang paling mendasar atau paling diperlukan ketika pemerintahan dan ASN pindah dari DKI Jakarta ke IKN.

Oleh karenanya, dia optimistis ke-28 proyek itu akan rampung dibangun dan sudah dapat difungsionalkan pada Juni mendatang.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sudah sedemikian rupa sehingga itu sebaiknya memang harus dikejar. Jadi itu target yang menurut saya realistis lah," tuturnya.

Proyek-proyek gedung dan hunian yang akan rampung terbangun dan fungsional pada Juni 2024 antara lain Istana Presiden, kantor empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, rumah tapak jabatan menteri, hingga rumah sakit international.  (tribun network/fik/rin/wly)