Capaian Prestasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam suasana akhir tahun yang penuh semangat, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat telah mencatat sejumlah prestasi yang membuktikan komitmen kuat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat R. Andika Dwi Prasetya menyebutkan bahwa di Tahun 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah, melakukan Diskusi Daring Opini Kebijakan dengan tema “Nilai Kemanfaatan Naturalisasi berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan” yang menegaskan bahwa dengan program Naturalisasi diharapkan dapat meningkatkan prestasi Olah raga Indonesia khususnya cabang olah raga Sepak bola.

Hal ini tentunya ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh. 

Selain itu, khususnya pengukuran produk hukum daerah yang berkualitas melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH), Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berhasil mendorong dan mewujudkan Provinsi Jawa Barat mencapai prestasi terbaik ke 1 Nasional tingkat Propinsi dan Kabupaten Bandung meraih prestasi terbaik 1 untuk Tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 ini. 

Prestasi yang membanggakan ini diharapkan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali oleh kab/kota yang lainnya khususnya di jawa barat, karena Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mencanangkan sebagai Tahun Prestasi. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat juga secara rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK dan IKM) kepada Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Jawa Barat.

Hasil Survei IPK IKM di UPT se Jawa Barat makin memperlihatkan peningkatan yang signifikan kepada masyarakat.

Dalam Program pemanfaatan aplikasi System Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Sipkumham) juga telah dilakukan kegiatan dengan Salah satu tema yang diangkat karena berita yang sedang viral yaitu tentang Pembahasan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dihubungkan dengan isu pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari Analisa Kebijakan ini pada Tahun 2024, akan menjadi salah satu Program Unggulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yaitu melaksanakan “Diseminasi Bantuan Hukum Untuk Para Kepala Desa Dalam Rangka Menangani Permasalahan Hukum Di Wilayah”.

Dengan pencapaian-pencapaian positif ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat membangun pondasi yang kuat melalui sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar masyarakat merasakan perlindungan terhadap haSemangat kajian-kajian hukum dan HAM yang berkelanjutan diharapkan akan terus memberikan kontribusi besar pada kemajuan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dan di Jawa Barat khususnya.