Capaian Membanggakan Kemenkumham Jabar 362 Raperda, Raperkada, Terbaik

Capaian Membanggakan Kemenkumham Jabar 362 Raperda, Raperkada, Terbaik I IRH Tingkat Provinsi dan Kabupaten Serta Menerima Anugerah Legislasi Tahun 2023

TRIBUNJABAR.ID Bandung - Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam membantu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Salah satunya agar peraturan daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945, sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi serta bermanfaat bagi Masyarakat luas.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar dalam hal ini terus berpacu dengan waktu seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin beragam sehingga pola aturan dalam kehidupan bermasyarakat semakin tertata.

Adapun jumlah rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang telah selesai diharmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Jabar pada tahun 2023 sebanyak 362, yang terdiri dari 183 rancangan peraturan daerah dan 179 rancangan peraturan kepala daerah. Jumlah harmonisasi peraturan daerah yang telah tercatat tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Kemenkumham Jabar selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan di tingkat daerah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan terbaik peringkat 1 Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tingkat Provinsi dan kabupaten Bandung untuk tingkat Kabupaten. Penyerahan Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Analis Hukum Ahli Madya Nurul Diana Irawati dan Bupati Bandung M.Dadang Supriatna, pada acara puncak Rakor Kementerian Hukum dan HAM di hotel Borobudur Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen menopang Indonesia berdaulat, maju, dan berkelanjutan melalui Regulasi Berkualitas dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045. Ditjen PP menyelenggarakan kegiatan Anugerah Legislasi Tahun 2023 untuk memberikan apresiasi kepada 18 institusi daerah baik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah menghasilkan peraturan yang berkualitas dan berintegtitas