Netralitas Rumah Ibadah Menjelang Pemilu 2024 Berpotensi Hadirkan Politik Identitas
- Ratusan peserta dari berbagai kalangan lintas agama dan masyarakat mengikuti kegiatan seminar terkait netralitas rumah ibadah jelang Pemilu 2024.
Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ratusan peserta dari berbagai kalangan lintas agama dan masyarakat mengikuti kegiatan seminar terkait netralitas rumah ibadah menjelang pemilu 2024 di Gelanggang Generasi Muda, Kota Bandung.
Hadir sebagai pembicara, seperti perwakilan Lemhanas RI, Laksma TNI Ocktave Ferdinal, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, dan Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni.
Dalam seminar itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Indrajidt Rai Garibaldi menyebut tempat ibadah selalu menjadi objek kampanye, serta seringkali setiap pemilihan umum, isu-isu agama menjadi pemanis dalam pesta demokrasi di tanah air.
"Kami ingin berikan literasi terkait pemilu apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan, Jadi, kami dari literasi pemuda berdikari atau LPB memberikan edukasi ke masyarakat guna mengetahui batasan dan larangan tempat ibadah untuk dijadikan media kampanye," kata Indrajidt Rai Garibaldi dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (4/12/2023).
Isu-isu agama yang kerap menjadikan pemanis pesta demokrasi, lanjutnya, harus diwaspadai agar tak terjadi perpecahan di tanah air saat pemilu.
"Saya menilai dari paparan para narasumber, penggunaan tempat ibadah ini sebagai tempat kampanye yang justru berpotensi memicu emosi juga kontroversi dan merusak nilai-nilai agama," katanya.
Terlebih, di situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang semakin mudah terprovokasi serta cepat bereaksi pada isu-isu berkaitan politik identitas tanpa melihat fakta objektif.
"Inilah yang saya nilai berpotensi memperdalam polarisasi agama di tengah banyaknya kegiatan pemilu yang sedang berjalan dan jika tempat ibadah dijadikan alat kampanye, maka dapat bermuara pada politik identitas," ujarnya.(*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
| Evaluasi Pemilu 2024, Aspirasi KPU Jabar Siap Dibawa DPD RI untuk Revisi UU Pemilu |
|
|---|
| Kemenkum Jabar dan KPU Jabar Gelar FGD Mendalam Bahas Regulasi dan Teknologi |
|
|---|
| Daftar 16 Dokumen Capres-Cawapres yang Batal Dirahasiakan KPU, Termasuk Ijazah hingga Riwayat Hidup |
|
|---|
| Dinilai Blunder Cabut Aturan yang Baru Disahkan, Guru Besar Ilmu Politik UPI Desak KPU Minta Maaf |
|
|---|
| Fakta-fakta Wapres Gibran Digugat Bayar Ganti Rugi Rp 125 Triliun ke Negara, Pendidikan SMA Disorot |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.