Bey Machmudin Serahkan DIPA - TKD 2024 kepada Instansi Vertikal di Jabar

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penjabat Gubernur Bey Machmudin menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) kepada instansi vertikal kementerian lembaga di wilayah Jawa Barat.

Penyerahan DIPA dan TKD dilakukan di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jumat (1/12/2023).

Menurut Bey, sepanjang 2023 Jabar berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal penting untuk melaksanakan APBN 2024.

Bey menganggap APBN menjadi instrumen fiskal penting dalam mencapai tujuan pembangunan di Jabar. 

Baca juga: Tim Pengelola Keuangan BPHN Dampingi Kanwil Kemenkumham Jabar untuk Capai IKPA DIPA BPHN Tahun 2023

"Yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen dan penurunan angka stunting mendekati 14 persen pada 2024 mengikuti target nasional," ujar Bey Machmudin.

Target kesejahteraan di Jabar pada 2024 yaitu menurunkan angka  pengangguran menjadi 9,48 persen, angka ketimpangan (rasio gini) menjadi 0,397, serta dan meningkatkan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,05 persen.

Fokus APBN 2024, kata Bey, di antaranya perbaikan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, pemberian subsidi, dan bantuan sosial yang tepat.

Fokus lain, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah melalui sinkronisasi belanja pusat dan daerah, yang berujung pada peningkatan efisiensi belanja negara.

Selaku pejabat berwenang, Bey berpesan kepada para pimpinan instansi vertikal kementerian lembaga di Jabar untuk mempercepat eksekusi pelaksanaan anggaran, agar terjadi penyerapan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Prioritaskan belanja dengan fokus pada hasil. Tingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan hindari korupsi. Sinkronkan pembangunan pusat dan daerah," pesan Bey.

Kepada bupati dan wali kota, Bey berpesan agar APBD 2024 fokus pada
perbaikan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Bey juga berharap ada perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja.

"Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras," katanya.

Bey pun mendorong penggunaan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Selanjutnya, kata Bey, perlu monitoring serta sinergi pelaksanaan dana desa untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan mengendalikan inflasi.