Cara Cerdas yang Bisa Dilakukan Selain Ajakan Boikot Produk

TRIBUNJABAR.ID - “Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya, sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan negara-negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” ujar Doktor Nurizal Ismail.

Ekonom Mumtaz Foundation ini berharap masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam lebih cerdas dan bijaksana lagi dalam menyikapi sesuatu yang tengah berkembang di masyarakat. Yang perlu diperhatikan itu, terkait label halal dari suatu produk. Bukan dari negara mana produk tersebut berasal.

Baca juga: Berbasis Standar Regulasi Domestik, Regional hingga Global, BRI Berkomitmen Tinggi Implementasi ESG

Nurizal yang tercatat sebagai dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia mencontohkan, seperti McDonald, KFC, Starbucks, yang sudah memenuhi syarat halal dan sudah ada sertifikasi halalnya.

“Kita sebagai muslim kan boleh membelinya karena sudah menjadi produk halal,” katanya.

Menurut Nurizal, kemunculan gerakan boikot ini tidak hanya sekarang saja muncul, tapi sudah dari dulu dan sekarang muncul lagi. Saat terjadinya konflik antara Israel dan Palestina dengan ajakan untuk memboikot produk-produk sekutu Israel.

Satu sisi, kata Nurizal dalam keterangannya, Jumat (26/10/2023), gerakan boikot ini sebagai emosional gerakan kemanusiaan untuk solidaritas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap warga muslim di Palestina.  Tapi di sisi lain, itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri.

“Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka. Maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya, ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut. Maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ujar Nurizal.

Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”.

Baca juga: Terapkan Prinsip ESG, PLN Dorong Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan FABA

“Tapi selama ini kan, yang terjadi surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” ujar Nurizal.

Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus pun angkat bicara.

Dia mengatakan aksi boikot itu justru akan berdampak terhadap masyarakat Indonesia sendiri.

“Boikot itu hanya akan merugikan ekonomi kita, dan membuat tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang produk-produknya diboikot banyak yang menganggur,” kata Ahmad Heri.

Menurutnya, tidak dimungkiri pasti banyak masyarakat Indonesia yang mungkin bekerja di restoran franchise yang aslinya merek dari Amerika. Atau beberapa brand produk yang merek Amerika Serikat, bahkan negara-negara sekutu Israel.

Baca juga: Fokus Pada Implementasi ESG, Telkom Dukung Pembangunan Sarana Umum Berkelanjutan

Ahmad Heri mengatakan, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memprotes aksi kekerasan Israel terhadap warga Palestina selain aksi boikot yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat sendiri dan ekonomi. Misalnya, dengan menyerukan agar Israel segera menghentikan aksi militernya ke Palestina.

“Karena, restoran-restoran atau perusahaan yang mereknya dari Amerika atau negara yang disebut sekutu Israel itu, bahan bakunya kan tidak langsung dikirim dari sana tapi dari sini juga. Artinya, industrinya itu kan sudah dilokalisasi semua. Kayak ayam goreng Kentucky atau McD, itu ayamnya luar tapi dalam negeri kita. Jadi, kalau diboikot, itu sama saja dengan merugikan masyarakat kita sendiri,” kata Ahmad Heri. (*)