Kontroversi Janji BBM Gratis dan Tunjangan Hamil dari Elite PKB, Realitas atau Politik

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang, Rahmat Hidayat Djati, menilai pernyataan yang dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda, merupakan langkah bijak dalam menyikapi agenda perjuangan PKB.

Rahmat yang juga anggota DPRD Jabar ini menganggap banyak pihak yang salah memahami konteks agenda perjuangan PKB yang dilontarkan Syaiful beberapa waktu lalu. 

"BBM gratis dan tunjangan wanita hamil memang agenda perjuangan PKB, dan bukan asal janji-janji, sudah dikaji juga," kata Rahmat, Rabu (6/9/2023).

"Apakah pendistribusian subsidi BBM sudah efektif? Karena menurut kajian, subsidi masih mengalami kebocoran ke korporasi. Kami (PKB) berharap dapat menutup kebocoran agar secara khusus dapat diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki sepeda motor," kata Rahmat.

Rahmat menyebut, Syaiful berhasil mengajak masyarakat untuk berpikir kritis dan tidak apatis, serta tidak menerima keadaan begitu saja. 

"Buktinya jadi heboh ke mana-mana, bukan cuma di media sosial, sampai Ace Hasan (Ace Hasan Syadzily, anggota DPR RI) juga ikut menanggapi ini," kata Rahmat.

Menurut Rahmat, pernyataan Syaiful ini nantinya menjadi beberapa pertanyaan yang membuat masyarakat lebih kritis dalam menyikapi kinerja pemerintahan saat ini dan yang akan datang.

"Ada pertanyaan tentang keberlanjutan keuangan, bagaimana PKB berencana untuk mendanai subsidi BBM gratis dan tunjangan hamil ini? Apakah ini akan membebani anggaran negara atau memerlukan pemotongan di bidang lain?" Katanya.

Juga mengenai implementasinya, kata dia, bagaimana rencana tersebut akan diimplementasikan dengan efisien dan bagaimana PKB akan memastikan bahwa manfaatnya benar-benar diterima oleh mereka yang memenuhi syarat.

"Juga bagaimana PKB berencana untuk mengatasi kebocoran subsidi BBM ke korporasi? Apakah ada langkah konkret yang akan diambil? Bagaimana partai politik lainnya merespons janji-janji ini? Apakah ini akan menjadi pemicu bagi partai lain untuk membuat janji serupa?" katanya.

Intinya, lanjut Rahmat, janji-janji seperti ini adalah bagian umum dalam politik, terutama menjelang Pemilihan Umum.

Namun, penting bagi pemilih untuk mengevaluasi janji-janji ini dengan cermat dan memahami implikasinya secara mendalam, jangan apatis.

Pemilih, lanjut Rahmat, harus juga pertimbangkan apakah janji-janji ini realistis, dapat diimplementasikan, dan apakah partai yang membuat janji tersebut memiliki rencana yang jelas untuk mencapainya.

"Kalau PKB jelas, sudah ada kajian, nanti kita buka," kata Rahmat.

Terakhir, Rahmat berpesan, sebagai pemilih cerdas, tentu masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk menuntut transparansi, serta akuntabilitas dari para pemimpin dan calon pemimpin di masa depan, dan tentu terlepas dari afiliasi politik mereka juga. (*)