DPRD Jabar Dorong Evaluasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle atau TPS3R yang Mangkrak

Tina pun akhirnya menegaskan bahwa urusan sampah tidak akan selesai atau beres kalau tidak ada keseriusan pengelolaannya dari pemerintah desa, pemerintah kota atau kabupatennya.

Sebelumnya, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengolahan sampah rumah tangga di tengah masyarakat.

Dengan demikian, masalah sampah akan teratasi sekaligus menumbuhkan kegiatan perekonomian baru di masyarakat.

Sayangnya, tidak sedikit fasilitas TPS3R yang sudah dibangun dan diresmikan, kini terbengkalai begitu saja.

Kegiatan 3R yang tidak berkelanjutan menjadi pemicu utama tidak beroperasinya fasilitas ini dan akhirnya masalah sampah di masyarakat tidak kunjung selesai.

Hal inilah yang dicermati Anggota DPRD Jabar, Tina Wiryawati. Selama reses dan kunjungan ke sejumlah daerah di Jabar, anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar ini, menemukan tidak sedikit TPS3R yang terbengkalai.

"Kami dari DPRD yang memiliki fungsi pengawasan merasa heran, kenapa kok banyak bantuan-bantuan pemerintah yang telah disalurkan berupa TPS3R, malah sekarang mangkrak. Artinya setelah diresmikan, tidak difungsikan lebih lanjut," kata Tina di Kuningan, Rabu (23/8/2023).

Ia mengatakan tidak beroperasinya TPS3R ini menyebabkan penghamburan anggaran.

Sebab, anggaran yang sudah diberikan pemerintah untuk penanganan sampah, tidak memberikan manfaat lebih lanjut kepada masyarakat.

Aktivitas di bangunan yang sudah ada untuk TPS3R dan program-programnya, termasuk manfaat pelatihan, terhenti begitu saja.

Menyiratkan bahwa masyarakat kembali ke cara lama membuang sampah.

"Ini artinya penghamburan anggaran. Bukan saja tidak berkelanjutan, tapi tidak dipakai. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Ada apa ini," kata Tina.

Tina mengatakan setelah ditelusuri, penyebab mangkraknya TPS3R ini di antaranya kurangnya pemahaman di level sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di desa-desa.

Bisa dari perangkat desa, sampai pengelolanya sendiri.

"Pembangunan TPS3R yang tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah terpadu hanya akan menghasilkan penghamburan anggaran karena banyak dari bangunan-bangunan tersebut akhirnya mangkrak tidak berguna," tuturnya.

Menurut Tina, anggaran pembangunan TPS3R ini bukan hanya puluhan juta rupiah, tapi bisa sampai ratusan atau miliaran rupiah.

Akan sangat disayangkan jika bangunan ini hanya menjadi prasasti yang tidak memberikan manfaat lebih jauh kepada masyarakat dan penyelesaian masalah sampah. (*)