Wabup Erwan Ikuti Rapat Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan yang saat ini menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumedang mengikuti rapat koordinasi di tingkat Jawa Barat, Rabu, (12/7/2023).

Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Soehoed Warnaen Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Rakor itu bertema "Penguatan Strategi Penangulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Graduasi".

"Rakor TKPK salah satu upaya mengoptimalkan kinerja TKPK dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan," kata Wabup Erwan Setiawan dalam siaran yang diterima Kamis (13/7/2023).

Penganggulangan kemiskinan melalui pendekatan graduasi (kelulusan) adalah upaya untuk mengeluarkan orang-orang di garis kemiskinan dari garis itu, sehingga orang dinilai lulus.

Orang miskin yang lulus akan dengan serta merta keluar dari program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah. Dia tidak akan menerima lagi bantuan karena merasa telah menjadi orang mampu.

Erwan sendiri berharap, perangkat daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.

"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya pemutakhiran data,"

"Perlu keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan kabupaten/kota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat belum sesuai dengan harapan.

Menurutnya, pemimpin di tiap daerah memegang kewenangan dan kebijakan, memiliki diskresi penuh dalam mengelola daerah dan bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya masing masing.

Oleh karena itu, ia mengajak para wakil bupati san wakil walikota membuat langkah bersama menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Tiada kekuatan tanpa kebersamaan. Harapan kami ada kolaborasi antara Pemrov, Pemkab dan Pemkot. Kita perbaharui kembali melalui Rakor ini, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.

Dikatakan Uu, langkah yang perlu dilakukan wakil bupati dan wakil walikota untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan diantaranya ialah dengan mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.

"Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya," ujarnya.

Dikatakan, para wakil kepala daerah selaku Ketua TKPK memberikan peluang terhadap orang miskin agar mendapat penghasilan dengan mudah karena yang tahu wilayah dan karakter masyarakat tentu para wakil itu sendiri.

"Jangan sampai kita tidak melakukan action untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat"ujarnya.

Kaitan hal itu, dalam mengurangi angka kemiskian, para wakil diminta komunikasi dengan bupati atau walikota masing-masing meminta anggaran sebesar besarnya untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.