Miris, Trend Aduan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Jabar Masih Tinggi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabid UPTD PPA dari DP3AKB Jabar Anjar Yusdinar mengatakan, berkaca pada trend pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat semakin meningkat. 

"Terakhir di tahun 2022 dari data nasional ada 2001 kasus aduan masuk dari seluruh daerah di Jawa Barat," ujarnya, saat dihubungi, Rabu (14/6/2023). 

Kendati demikian, meningkatnya trend aduan, Anjar menilai masyarakat sudah memahami dan teredukasi bahwa setiap kejadian harus dilaporkan. 

Baca juga: Sebanyak 14 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi di KBB Tahun Ini, Rata-rata Korban Tak Mau Melapor

"Ada fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan hanya sebagian kecil atau terlaporkan puncaknya saja. Sedangkan di bawah permukaan masih besar yang belum terlaporkan," ujarnya. 

Semakin gencar sosialisasi, kata dia, edukasi masyarakat berdampak pada pengaduan yang semakin banyak. 

"Masyarakat jadi semakin mengetahui harus dilaporkan kemana. Gambaranya sekarang masih terus meningkat dari tahun ke tahun," tuturnya. 

Jenis laporan yang diterima, ujar Anjar, bentuk kasus kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual. 

"Pengaduan dari tahun ke tahun paling banyak kasus kejahatan seksual, disusul kekerasan psikis, kemudian disusul kekerasan fisik," ucapnya. 

Ia menuturkan, KDRT dikategorikan menjadi tempat lokasi terjadi kekerasan. 

"Memang itu juga yang sangat miris, justru kasus paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga," ujarnya. 

Anjar mencontohkan, pada tahun 2022 dari 2001 kasus, ada 842 atau sekitar 40 persen mengenai kekerasan seksual. 

"Upaya yang dilakukan DP3AKB selama ini memang bersama-sama dengan kabupaten, kota melakukan sosialisasi edukasi kemasyarakat," ucapnya. 

Sosialisasi ini dilakukan ke tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi. 

Baca juga: Dua ART Jadi Korban Kekerasan Majikan di Lampung, Disiksa dan Ditelanjangi Lalu Divideo Tanpa busana

"Tapi memang itu dalam rangka edukasi. Mungkin kalau untuk mengurangi mungkin masih kecil, minimal masyarakat mengetahui bentuk kekerasan itu apa saja," ujarnya. 

Ia menambahkan, ketika masyarakat sudah paham akan bentuk kekerasan, dapat bertindak untuk melaporkan. 

"Jadi kami masih berupaya untuk masyarakat agar terbuka. Sebab, masih dianggap tabu, aib bagi keluarga untuk malaporkan, datang langsung ke kantor atau menghubungi nomor hotline yang gratis," tuturnya. 

Edukasi turut menyasar semua lapisan masyarakat, dari aparat sampai ibu kader PKK. 

"Agar mereka bisa tanggap ketika ada aduan mengenai kekerasan," tandasnya.