Ditengah Viralnya Husein, Bupati Pangandaran Klarifikasi Sangkaan Pemda Alami Defisit Rp 800 Miliar

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Di tengah viralnya Husein, Bupati Pangandaran harus mengklarifikasi sangkaan satu anggota DPRD tentang Pemda alami defisit anggaran Rp 800 miliar.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyatakan, ia selalu mendengarkan dari siapapun tentang kritisi, aspirasi ataupun tentang dinamika tersebut.

"Ya, tentu menjadi perhatian kita. Kalau defisit iya, tapi tidak sebesar itu (Rp 800 miliar). Itu mah, ya enggak," ujar Jeje dihubungi sejumlah wartawan melalui seluler, Rabu (10/5/2023) siang.

Menurutnya, menjadi Bupati Pangandaran di tahun 2021 atau periode kedua tentu ia mempunyai kewajiban membuat RPJMD sebagai komitmen, Pangandaran mau dibawa kedepan.

Harusnya, (menjabat Bupati) sampai tahun 2026. Maka Ia membuat kebijakan yang direncanakan selama 5 tahun.

Sehingga, rangkaian sebuah kebijakan itu jelas ujungnya. Seperti, berapa jalan yang dibangun, berapa laju pertumbuhan ekonomi dan janji-janji kampanye.

"Nah, kita ini dihadapkan dua persoalan, persoalan pertama adalah ketika Ia menjabat sebagai Bupati Pangandaran kondisi sedang Pandemi Covid-19. Maka, seluruh konsep kebijakan itu disesuaikan dengan kondisi waktu Covid-19. Tapi, lebih fokus ke Covid-19," katanya.

"Kemudian kedua, ternyata saya itu dipangkas masa baktinya Menjadi Bupati Pangandaran. Sekarang, menjadi 2024."

Tentu, Ia harus berpikir bagaimana merancang sebuah kebijakan dengan kondisi yang tidak normal (Pandemi Covid-19).

"Tentu, enggak ada pilihan yang mengenakan. Kalau kita ingin sangat normatif sekali sesuai dengan kondisi, misal karena enggak ada uang, misal karena Covid, maka tidak ada pembangunan. Hanya, biaya rutin gajih ASN, itu saja kemampuan kita."

"Karena faktor Covid itu, anggaran, pendapatan los turun," ucap Jeje.

Sementara, kalau pendapatan turun maka kemampuan membiayai kebijakan yang dirancang sangat kecil.

Jeje mengaku mempunyai pengalaman bahwa program bisa dipadatkan tapi keuangan tidak bisa dipadatkan.

Pilihannya, kalau terus sesuai aspek normatif dan tidak ada pilihan maka tentu tidak akan ada pertumbuhan ekonomi.