Persib Bandung

Marc Klok dan APPI Tolak Pembatasan Pemain Naturalisasi di Tiap Klub untuk Musim Depan

Menurutnya, rencana perubahan regulasi tersebut, dapat mencederai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Ravianto
Instagram @marcklok
Gelandang Persib, Marc Klok tak setuju dengan rencana pembatasan pemain naturalisasi di setiap klub dalam kompetisi Liga 1 atau Liga Indonesia musim 2023/2024. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok tak setuju dengan rencana pembatasan pemain naturalisasi di setiap klub dalam kompetisi Liga 1 atau Liga Indonesia musim 2023/2024.

Menurutnya, rencana perubahan regulasi tersebut, dapat mencederai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.

Apalagi setiap warga negara yang sudah pindah menjadi warga negara Indonesia (WNI), tidak seharusnya dibeda-bedakan satu dan lainnya.

Oleh karena itu, pemain kelahiran Amsterdam, 20 April 1993 tersebut menilai rencana pembatasan pemain naturalisasi juga harus dihilangkan.

Pasalnya hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi setiap tim dan imbasnya juga dikhawatirkan terasa di Timnas Indonesia.

"Saya rasa aturan atau regulasi ini sangat tidak benar atau tidak usah, jadi harusnya dihilangkan itu harapan saya. Misalnya ada satu, ada lima, atau ada sepuluh pemain, bahkan kalau timnas Indonesia punya sebelas 11 pemain naturalisasi, apa mereka akan bilang ini masih Timnas Indonesia, atau justru dilihat bukan Timnas kita," ujarnya, Senin (6/3/2023)

Pesepakbola Jordi Amat (kiri) dan Sandy Walsh (kanan) usai pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta, Kamis (17/11/2022). Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpahnya sesuai surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait persetujuan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pesepakbola Jordi Amat (kiri) dan Sandy Walsh (kanan) usai pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham di Jakarta, Kamis (17/11/2022). Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) usai diambil sumpahnya sesuai surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait persetujuan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ia juga berharap, aspirasinya bisa didengar oleh para pemangku kebijakan di sepak bola Indonesia. Sehingga para pemain naturalisasi bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang sama selayaknya WNI pada umumnya.

"Kami (pemain naturalisasi) sudah setuju untuk ambil warga negara Indonesia, dengan mereka datang ke sini (Indonesia), jadi kami harusnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan WNI lainnya."

"Saya mau bilang buat para pemain naturalisasi, mereka juga harus bilang pesan ini (merespon rencana pembatasan pemain naturalisasi)," katanya.

Baca juga: Ini Harapan Bos Maung kedapa Bobotoh yang Mau Menonton Persib Bandung vs Persik Kediri

Pernyataan sikap penolakan pun disampaikan Marc Klok dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Kami WNI dan semua WNI seharusnya memiliki hak yang sama, namun kami merasa peraturan tersebut mendiskriminasi kami sebagai warga negara naturalisasi," tulisnya dalam akun @marcklok, Senin (6/3/2023).

"Kami memilih Indonesia karena kami mencintai negara ini dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari komunitas sepakbola di sini," lanjutnya

"Kami harap liga yang ramah bagi semua pemain, terlepas dari asal mereka dan latar belakang mereka," katanya 

Penolakan rencana pembatasan pemain naturalisasi pun disampaikan oleh Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI).

Menurut APPI, rencana tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

APPI berpedoman pada Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy ketika mengeluarkan respons tersebut.

"Pembatasan pemain naturalisasi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), setelah seseorang dinyatakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), seyogyanya ia mendapatkan hak yang sama dengan WNI lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia."

"Hal ini tidak sejalan dengan Universal Declaration of Player Rights dan FIFA's Human Rights Policy," demikian tertulis dalam unggahan di laman resmi APPI, Senin (6/3/2023).

APPI berpandangan bahwa pembatasan pemain naturalisasi bukan langkah tepat untuk menyelesaikan polemik yang ada.

"Jika naturalisasi dianggap suatu polemik di sepak bola nasional, perlu dicari solusi terbaik dan bukan malah membatasi jumlahnya dalam setiap tim," tulis APPI.

"Terlebih sebagian dari pemain-pemain tersebut pernah dan bahkan masih menjadi pemain aktif dari tim nasional Indonesia. Sebagian dari mereka memilih menjadi WNI karena kebutuhan dan permintaan untuk tim nasional," lanjut pernyataan APPI.

Di satu sisi, APPI tampak memahami bahwa pembatasan pemain naturalisasi bertujuan untuk mengembangkan pemain lokal di Liga 1.

Terlebih, mereka mempertanyakan terkait  rencana penambahan kuota pemain asing yang justru dinilai tidak sejalan dengan tujuan tersebut.

"Perlu diperjelas tujuan adanya pembatasan bagi pemain naturalisasi, jika tujuan pembatasan pemain adalah untuk pengembangan pemain lokal, namun hal ini tidak sejalan dengan rencana penambahan kuota pemain asing," tulis APPI.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam forum Sarasehan Sepak Bola Nasional, melontarkan usulan pembatasan pemain naturalisasi menjadi salah satu rencana yang dicanangkan untuk kompetisi musim depan.

Selain wacana pembatasan pemain naturalisasi, hasil sarasehan sepak bola Indonesia juga menghasilkan rencana penambahan kuota pemain asing di klub Liga 1 dari 4+1 menjadi 5+1 (Cipta Permana).

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved