Laga Persib Bandung-Persija Jakarta Ditunda Siapa yang Salah, Ini Penjelasan Pihak Gelora Bung Karno

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pihak Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) bersuara mengenai laga Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akhirnya ditunda.

Pertandingan di pekan ke-28 Liga 1 2022-2023 itu harusnya dilaksanakan pada Sabtu (4/3/2023) sore.

Namun, pertandingan tak bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena panitia pelaksana tak mendapat izin melaksanakan pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi. Biasanya, Persija berkandang di sana.

Selain itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno juga tak bisa dipakai karena sudah ada kegiatan lain. 

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Rakhmadi Afif Kusumo, menjelaskan kondisinya.

Menurut dia, ada sistem reservasi sebelum melakukan kegiatan di SUGBK.

"Jadi kegiatan di SUGBK itu ada sistem e-booking, ada reservasi. Kami mengutamakan juga yang orang-orang atau event yang sudah memiliki jadwal yang matang dan pasti," ujar Rakhmadi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Rakhmadi melanjutkan, beberapa kegiatan besar di SUGBK dilaporkan kepada federasi sepak bola dunia (FIFA).

Utamanya untuk kegiatan pertandingan sepak bola.

Baca juga: Tanpa Laga Persija Jakarta-Persib Bandung Hari Ini, PSM Makassar Berpeluang Unggul 10 Poin

"Sebenarnya, FIFA tidak melarang secara gamblang bahwa kita tidak boleh menggunakannya. Dan untuk kegiatan-kegiatan besar kami akan selesaikan," ungkap dia.

"Pasca-11-12 (Maret), setelah itu tidak ada kegiatan lagi sehingga (SUGBK) benar-benar digunakan persiapan U-20," lanjut Rakhmadi.

Dia kemudian mengungkapkan, panitia penyelenggara laga pertandingan Persija versus Persib memasukkan izin penggunaan SUGBK di waktu akhir.

Padahal, saat itu pengelola sudah menutup jadwal kegiatan di SUGBK.

Baca juga: Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Ditunda, Thomas Doll Balas Sindiran Luis Milla

Sehingga jika laga dipaksakan dikhawatirkan tidak akan prima dari sisi keamanan.

"Oleh karenanya kami juga bersama-sama kepolisian, baik dari Polda juga tidak dalam asesmen tidak baik kalau kita paksakan," ungkap Rakhmadi.