Ternyata Ini Alasan Bupati Nina Agar Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu Harus Dipercepat

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Nina Agustina menilai percepatan pembangunan ruas jalan Tol Kertajati-Indramayu penting untuk segera dilakukan.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan ruas tol yang semula direncanakan dibangun pada tahun 2025-2029 tersebut untuk dimajukan.

Pertama karena di Indramayu terdapat Embarkasi Haji yang nantinya akan digunakan para jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Selain itu, di Indramayu juga terdapat objek vital nasional Pertamina dan kawasan industri.

"Di Indramayu juga akan segera dibangun Petrochemichal. Semuanya membutuhkan akses cepat, salah satunya Tol Kertajati-Indramayu," ujar dia, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu Kemungkinan Bisa Dipercepat, Bupati Sudah Surati PUPR

Nina Agustina menilai, jalan Tol Kertajati-Indramayu sepanjang 46 kilometer itu juga akan memberi manfaat banyak bagi ekonomi masyarakat Indramayu karena akan semakin terbuka luas.

Kemudian juga akan mengurangi beban jalan kabupaten sebab kendaraan akan terbagi ke jalan tol selain jalur arteri.

"Manfaat lain akan ikut membuka isolasi daerah yang selama ini sulit dijangkau. Tentu saja ke depan diharapkan akan ada pembangunan jalan berupa jaringan dari dan menuju ke jalan tol," ujar dia.

Dampak positif lainnya, kata Nina Agustina juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jalan.

Mengingat, akses jalan Tol Kertajati-Indramayu akan terkoneksi juga dengan jaringan Jalan Tol Jawa Barat yang sudah dibangun.

Sehingga masyarakat dapat memangkas waktu tempuh perjalanan ketika berpergian ke luar daerah.

Baca juga: Tol Cisumdawu Cuma Hubungkan Bandung-Bandara Kertajati, Akademisi Usul Tol Majalengka-Ciamis-Tasik

Dalam hal ini, Nina Agustina sudah meminta dengan cara berkirim surat kepada Menteri PUPR RI agar pembangunannya dipercepat dalam waktu dekat atau setidaknya pada tahun 2023 ini.

"Membangun jalan tol kan prosesnya panjang, mulai pembebasan lahan sampai pada tahap pembangunan konstruksinya. Makanya kami meminta agar Kementerian PUPR melakukan percepatan," ujar dia. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya, klik GoogleNews