Tanggapan Wapres Soal Biaya Haji 2023 yang Diusulkan Menteri Agama: Harus Lebih Rasional

Jika nantinya biaya haji tetap harus disubsidi, Wapres berharap agar besarannya proposional sehingga tak mengganggu subsidi jemaah haji di berikutnya.

Twitter/Maruf Amin
Wakil Presiden RI Maruf Amin mengatakan biaya haji 2023 memang perlu dilakukan penyesuaian. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan biaya haji 2023 memang perlu dilakukan penyesuaian.

Pasalnya, subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar hingga mencapai 59 persen.

Dengan demikian, hasil optimalisasi pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terambil cukup banyak.

Menurutnya jika hal itu terus dibiarkan, nilai pokok akan ikut tergerus.

Baca juga: Calon Haji Bisa Tunda Keberangkatan Jika Belum Mampu Melunasi Biaya Akibat Naiknya Biaya Haji

Lalu BPKH tak bisa lagi memberikan subsidi haji pada tahun-tahun berikutnya.

"Karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Komposisi penyesuaian biaya haji 2023 telah diusulkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023M menjadi 70 persen Bipih dan 30% nilai manfaat.

Dia menyebut usulan tersebut masih akan dibahas bersama DPR RI untuk dicarikan solusi.

Jika nantinya biaya haji tetap harus disubsidi, dia berharap agar besarannya proposional sehingga tak mengganggu subsidi calon jemaah haji di tahun berikutnya.

"Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak menganggu nanti subsidi subsidi untuk para haji berikutnya itu saya kira."

"Tapi kalau model seperti yang kemarin, itu memang membahayakan, subsidinya terlalu besar, sampai 59 persen," ujarnya.

Dia berharap, pembiayaan haji 2023 dapat lebih rasional, serta dapat dipahami oleh calon jemaah haji ke depan agar berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrean jemaah haji di Indonesia.

"Saya harapkan nanti ketemulah besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan tidak terganggu," tuturnya.

Kementerian Agama (Kemenag) RI telah mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp98,89 juta per orang, naik Rp514,88 ribu dibanding tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70% atau Rp69,19 juta per orang.

Sebanyak 30% atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved