Angka Kemiskinan Perkotaan Jawa Barat Masih Tinggi, Pengamat: Sejalan dengan Perbaikan Ekonomi

Sebanyak 68.330 warga perkotaan di Jawa Barat berstatus miskin pada periode September 2021 hingga September 2022.

Penulis: Nappisah | Editor: Giri
TRIBUNJABAR.ID/NAPPISAH
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi. 

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 68.330 warga perkotaan di Jawa Barat berstatus miskin pada periode September 2021 hingga September 2022.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat, jumlah penduduk miskin perkotaan naik dari 7,48 persen menjadi 7,52 persen

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, mengatakan, kemiskinan mengalami perlambatan sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi. 

"Intensitas kemiskinan yang ada di perkotaan tidak kalah dengan intensitas di perdesaan," ujar Acuviarta Kartabi saat ditemui Tribunjabar.id, Selasa (24/1/2023) sore.

BPS Jawa Barat mengungkap, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tertolong oleh turunnya angka kemiskinan di perdesaan. 

Penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 19.570 orang, turun dari 9,76 persen menjadi 9,75 persen. 

"Intensitas kemiskinan di perkotaan jauh lebih bahaya dibandingkan intensitas di pedesaan," ujar Acuviarta. 

Baca juga: BPS Jabar Rilis Data Angka Kemiskinan Penduduk Indramayu Turun

Dia menuturkan, di kawasan pedesaan, kemiskinan berkaitan dengan siklus panen atau kondisi harga produk pertanian.

"Di perkotaan sektornya adalah sekunder dan tersier. Sehingga kemiskinan di perkotaan akan menjadi eksternalitas munculnya kantong kemiskinan mempunyai risiko sosial ekonomi yang besar," ucapnya.

Dia menambahkan, secara ekonomi, daerah perkotaan lebih maju.

"Untuk masuk ke dalam aktivitas ekonomi perkotaan banyak hal yang menentukan, salah satunya modal atau bidang yang tidak sesuai," ucapnya.

Pengentasan kemiskinan di pedesaan, kata dia, harus sejalan dan didorong daerah pertanian untuk maju sehingga masyarakat secara ekonomi bisa jauh lebih baik kesejahteraannya.

"Di perkotaan yang paling penting adalah masyarakat miskin bisa beraktivitas denegan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan melihat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing," ujarnya.

Baca juga: DPRD Jabar Dapil Tasikmalaya Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan dengan Pj Wali Kota

Dia menuturkan, faktor kemiskinan bisa terjadi dari segi pendidikan maupun mempunyai modal untuk usaha.

"Tidak memiliki aset fisik di perkotaan seperti rumah, akhirnya tinggal di kontrakan, bantaran kali atau di bawah jembatan," ujarnya. 

Kendati demikian, hal tersebut harus ditertibkan. Sebab, sektor yang masuk kategori kemiskinan perkotaan akan masuk ke sektor yang sifatnya informal. 

"Bukan tidak mungkin menjadi pemicu dari keamanan dan ketertiban," ucapnya. (*)

Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved