Kemenag Kota Bandung Sebut Kasus Pernikahan Dini di Kota Kembang Hanya di Bawah Satu Persen

Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi mengaku sangat mengapresiasi terkait kepedulian banyak pihak pada masalah pernikahan dini

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD NANDRI PRILATAMA
Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi mengaku sangat mengapresiasi terkait kepedulian banyak pihak pada masalah pernikahan dini. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kantor Kementerian Agama Kota Bandung menanggapi terkait peristiwa pernikahan dini di Kota Bandung yang termasuk dalam kategori tinggi berdasar pernyataan dari anggota DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa.

Ledia Hanifa yang merupakan anggota dewan dari dapil Kota Bandung dan Cimahi ini mengatakan, sampai September 2022 saja tercatat sudah ada 125 anak yang terdata mengajukan dispensasi pernikahan di Kota Bandung.

Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi didampingi Kasi Bimas pada Kemenag Kota Bandung, Abdul Hanan mengaku sangat mengapresiasi terkait kepedulian banyak pihak pada masalah pernikahan dini.

Hal itu mencerminkan telah sadarnya masyarakat betapa pentingnya suatu pernikahan yang sesuai dengan regulasi.

"Masalah pernikahan dini yang terjadi ini bukan hanya menjadi urusan Kemenag, melainkan semua elemen. Yang jelas, kami (Kemenag Kota Bandung) dari aspek pernikahan tentu mengacu pada regulasi-regulasi yang ada. Tak mungkin dilaksanakan pernikahan tanpa adanya aturan yang jelas," katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Kasus Permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Sukabumi Meningkat, Pergaulan Bebas Penyebab Utama

Abdul Hanan pun menyebut dalam setahun rata-rata angka pernikahan di Bandung sebanyak 15 ribuan, sedangkan untuk kasus pernikahan dini masih di bawah 1 persen.

"Sebenarnya bukan masalah rendah atau tingginya kasus pernikahan dini, tetapi kami semua harus memiliki kesadaran bersama akan pentingnya melangsungkan pernikahan di usia minimal 19 tahun sesuai aturan. Perlu adanya kerjasama dan bahu-membahu semua pihak untuk memberikan edukasi itu ke masyarakat," ujarnya.

Kemenag pun pada prinsipnya hanya melaksanakan aturan yang berlaku, sehingga ketika semuanya sesuai fakta, data, dan realitas sudah lengkap maka tentu akan merekomendasikan ke Pengadilan Agama.

Kepala Kantor Kemenag Kota Bandung, Tedi Ahmad Junaedi menambahkan bahwa di Kemenag telah ada bagiannya masing-masing dalam memberikan edukasi terkait pernikahan, semisal adanya bagian bimbingan perkawinan untuk usia nikah dan remaja.

Lalu ada pula gerakan yang dilakukan oleh penyuluh melalui dakwah ke para remaja dengan tujuan menyadarkan untuk menikah sesuai dengan aturan minimal usia 19 tahun.

Baca juga: Pengadilan Agama Cianjur ada 177 Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur, 30 Persen Masih Usia SD

"Penyuluh-penyuluh pun tentu saat mengedukasi menyelipkan bahasan-bahasan pokok, semisal deradikalisasi moral, lalu ada pula spesialisasi khusus, semisal edukasi terkait keluarga sakinah, atau lainnya," katanya. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya, klik di GoogleNews

 

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved