Food Estate dari Pemerintah Diyakini Jadi Akan Menguatkan Ketahanan Pangan Nasional

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Kebijakan food estate dari pemerintah dinilai akan menguatkan ketahanan pangan berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan.

Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr Sujarwo, mengatakan, jika Food Estate diperankan sebagai bangunan kelembagaan pemerintah untuk modernisasi, efisiensi pertanian, maka akselerasi yang dilakukan pemerintah ini akan strategis.

"Dengan asumsi biaya transaksi dapat ditekan dan ada efisiensi operasi, maka food estate akan menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dan membawa multiplier efek pada modernisasi pertanian nasional," kata Sujarwo, melalui keterangan tertulis, Selasa (17/01).

Tidak hanya bicara manfaat secara umum bagi ketahanan pangan nasional, namun, kata dia, food estate juga akan berimbas pada kesejahteraan petani.

Baca juga: 4.000 Hektare Lahan Tidur di Subang Siap Dimanfaatkan untuk Program Food Estate

"Dengan ini, efek penciptaan nilai tambah akan semakin terbuka lebar jika sumber daya pertanian dikelola secara perusahaan dengan skala usaha dan memiliki keberlanjutan (continuity) dalam produksinya," sambungnya.

Selaras dengan itu, Guru Besar Pertanian Universitas Padjajaran Unpad, Prof Dr Tualar Simarmata, menilai perlunya perluasan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sebab, kebutuhan pangan memang terus meningkat tiap tahun.

"Luas sawah kita saat ini sekitar 7,5 juta hektare. Kalau kita bisa menambah katakanlah 5 juta hektare, dan itu secara bertahap, maka kita sudah pasti bisa menjadi mandiri pangan, swasembada sangat kuat," kata Prof. Tualar.

Hanya memang, dia mengingatkan bahwa sebagai sebuah kebijakan, food estate ini, manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan dalam jangka pendek. Menurutnya, program ini merupakan kebijakan jangka panjang.

"Ada kemajuan, tetapi memang progressnya perlahan. Jadi, menurut saya Food Estate itu bagus sekali, tapi dalam implementasinya keliatannya harus banyak penyempurnaan sehingga tidak terlalu banyak kegagalannya" ungkapnya.

Untuk memperbaiki pengelolaannya, Guru Besar Pertanian itu menyarankan agar Food Estate sebaiknya dikelola oleh badan khusus yang profesional, baik BUMN ataupun swasta, supaya eksekusinya bisa maksimal.

"Manajemennya harus dibikin satu pintu, dari A sampai Z. Kalau mau bikin food estate, kan harus ada satu company yang menjadi induknya. Nah, induknya itulah yang menurut saya harus dibuat profesional," kata Prof. Tualar.

"Kemudian, dalam pelaksanaan di lapangan atau mitranya bisa para petani milenial. Nanti tinggal dihitung satu petani itu bisa berapa hektar supaya hidupnya bisa nyaman dan penghasilannya layak. Jadi ini memang memaksa petani jadi kaya," pungkasnya.