Banyak Tambang Ilegal di Jawa Barat, Pak Uu Sebut Pemprov Akan Libatkan Polda dan Kejaksaan

Tambang ilegal di Jawa Barat kini harus mulai diberantas sebab kewenangan pengawasan dan penertiban ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Kiki Andriana
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat diwawancara TribunJabar.id di Desa Cilembu, Sumedang, Selasa (10/1/2023). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Keberadaan tambang ilegal di Jawa Barat masih marak. Hal itu diakui Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Menurutnya tambang ilegal di Jawa Barat kini harus mulai diberantas sebab kewenangan pengawasan dan penertiban ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pindahnya kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar itu melalui Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian izin di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam surat yang ditandatangani 11 April 2022 itu, pemerintah pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke pemerntah provinsi, termasuk pengawasan.

Baca juga: 6 Orang Meninggal Tertimbun Reruntuhan Ledakang Tambang Batu Bara Sawahlunto, 4 Belum Ditemukan

"Setelah kewenangan dilimpahkan dari pusat, kami "ngabret" dalam menertibkan pertambangan ilegal di Jawa Barat," kata Uu Ruzhanul Ulum saat diwawancara TribunJabar.id di Desa Cilembu, Sumedang, Selasa (10/1/2023).

Dia mengatakan, pada sisi tertentu, pertambangan adalah ohal yang penting. Sebab, masyarakat tak dapat membangun rumah menggunakan material batu tanpa pertambangan, atau material lain untuk membuat alat-alat masak.

"Tapi dalam eksploitasi tambang, harus benar-benar peduli lingkungan, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif," kata Uu.

Dia menegaskan agar jangan mewariskan air mata untuk anak-cucu.

"Penambang yang belum legal urus izinnya, yang habis izin perpanjang, yang melanggar batas segera hentikan, yang belum reklamasi segera reklamasi, yang belum ada jaminan reklamasi, segera penuhi," kata Uu.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meakukan tindakan-tindakan pengawasan dan penertiban.

"Kami bentuk Satgas (Satuan Tugas) Pertambangan yang dikepalai oleh setiap kepala daerah. Nanti kita tindak. Tidak tiba-tiba. Setidaknya 3 bulan setelah ada sosialisasi," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved