DPRD Jabar: Masukan Konkret Resolusi Tahun 2023 untuk Pemerintah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tidak terasa, dalam beberapa hari ke depan tahun 2022 akan berakhir dan akan memasuki tahun 2023. Menghadapi tahun baru yang diprediksi bakal dipenuhi tantangan, perlu dipersiapkan dengan oleh siapa pun termasuk oleh pemerintah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin, mengatakan memasuki tahun yang baru mesti memiliki semangat yang baru.

Apa yang sudah dikerjakan selama tahun 2022 mesti dievaluasi agar ada peningkatan di tahun mendatang, apalagi ada ancaman resesi ekonomi global. 

"Menghadapi tahun baru semangat mesti ditingkatkan lagi. Evaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan, yang kurang diperbaiki agar ke depan lebih maju lagi," katanya, Rabu (28/12).

Ihsanudin yang dikenal pro rakyat ini, memberikan masukan sebagai resolusi 2023 untuk dijalankan pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. 

Pertama, pemerintah harus terus mereformasi birokrasi, lebih melayani, efektif, efisien dan antikorupsi.

Berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan sampai birokrasi menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal. 

"Buat pelayanan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terpenting, jangan sampai ada celah korupsi di tingkatan apapun," tegasnya.

Kedua, optimalkan program dan gerakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil.

Saat ini, banyak sekali program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantauan Langsung Tunai (BLT) baik BLT desa, BLT dampak inflasi dan lainnya. 

Bantuan-bantuan tersebut harus terdistribusi tepat sasaran agar pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil berjalan optimal. 

"Saya kemarin keliling ke sejumlah desa di Karawang, masih banyak saya temukan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di rumah yang sangat tak layak huni. Ini harus diatasi oleh pemerintah, agar tahun 2023 tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat," terang anggota DPRD dari daerah pemilih (Dapil) Karawang dan Purwakarta ini.

Ketiga, lanjut Ihsanudin, pemerintah harus berani mengeksekusi program pembangunan infrastruktur secara berkeadilan.

Artinya, program infrastruktur harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun diperkampungan. 

"Jangan sampai pembangunan infrastruktur tersentral di satu titik saja, tapi harus merata terutama ke pelosok," ujarnya.