Money Politics pada Pemilu 2024 Tak Lagi Konvensional Bisa Berbentuk Top Up Ovo dan ShoopePay

Bawaslu) abupaten Purwakarta terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang potensi kerawanan pelanggaran politik uang.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Giri
Tribun Jabar/Deanza Falevi
Bawaslu Purwakarta menggelar acara sosialisasi bersama insan pers di Plaza Hotel Purwakarta, Rabu (14/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang potensi kerawanan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh para peserta Pemilu 2024.

Sosialisasi tersebut juga disampaikan kepada para wartawan yang berada di Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di Plaza Hotel Purwakarta, Rabu (14/12/2022).

Direktur Lembaga Kata Rakyat, Alwan Ola Riantoby, mengatakan, potensi kerawanan pelanggaran semakin beragam di era digital saat ini 

Satu di antaranya adalah pemanfaatan pembayaran digital atau top up saldo yang kemungkinan akan digunakan oleh peserta Pemilu 2024 untuk melakukan money politics atau politik uang.

"Indeks kerawanan pelanggaran bertransformasi ke digital, misal money politics tadi yang tidak bersifat tunai tapi ke depan menggunakan Ovo, ShopeePay," ujar Alwan.

Menurut Alwan, Bawaslu perlu lebih konsisten untuk mengatasi ancaman pelanggaran tersebut.

Baca juga: Sebanyak 245 Calon Anggota PPK di KBB Untuk Pemilu 2024 Lolos Seleksi Tes CAT

Selain itu, dia juga berharap, Bawaslu bisa mengeluarkan regulasi tentang pengawasannya.

"Kan transformasi yang juga perlu di notice karena jangan sampai tahapannya sudah digital aktivitas pengawasannya masih konvensional," kata Alwan.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, mengatakan, pihaknya akan selalu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan ada regulasi untuk memperketat pengawasan di era digital saat ini.

"Ada potensi ke depan di mana praktik mulai beralih misal dari konvensional ke digital. Tentu saja perlu teman-teman pengawas kreatif memotret itu sekaligus menjadi catatan apakah itu menjadi bagian dari rawan atau pelanggaran yang. Apalagi hari ini Bawaslu lebih mengedepankan terhadap langkah pencegahan, lalu basis regulasi mekanis pengamanan di areal digital kita masih menunggu lahirnya regulasi secara formal," ucap Binos.

Baca juga: Daftar Lengkap Parpol Peserta Pemilu 2024, Tak Ada Partai Ummat

Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus untuk melakukan kampanye mengenai pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi menjelang Pemilu 2024 melalui media sosial.

Tak hanya itu, pihaknya juga tetap akan melakukan pengawasan secara konvensional. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved