Bukan SARA, Ini Potensi Pelanggaran yang Terjadi di Kabupaten Sukabumi pada Pemilu dan Pilkada

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Nuryamah, mengatakan, politik identitas dan SARA potensinya kecil.

Penulis: Dian Herdiansyah | Editor: Giri
Tribun Jabar/Dian Herdiansyah
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Nuryamah. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, Nuryamah, mengatakan, politik identitas dan suku agama ras dan antargolongan (SARA) potensinya tidak besar. 

Isu politik SARA berdasarkan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, potensinya sangat kecil.

"Kalau isu politik identitas dan SARA itu kecil ya, di kita tidak besar," ujar Nuryamah seusai kegiatan Bawaslu di satu hotel di Kota Sukabumi, Senin (12/12/2022).

Kata Nury, yang berpotensi menjadi masalah dalam penyelengaraan Pemilu di Kabupaten Sukabumi, yakni terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa serta politik uang

"Contohnya dalam Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 itu banyak ditemukan keterlibatan ASN dalam memenangkan calon. Bahkan banyak kades yang ikut terlibat dan itu ada di temuan kami," ucap dia.

Baca juga: 412 Peserta Lolos Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilu 2024 di Ciamis, Ini Perinciannya

Kemudian, politik transaksional atau politik uang juga sangat banyak terjadi di Kabupaten Sukabumi

"Politik uang ini kerap terjadi. Apalagi di masa-masa akhir pemilihan," tutur Nury. 

Baca juga: Pengamat Pemilu: Pemilih Pilpres 2024 Dapat Memilih Berdasarkan Sumber Informasi di Medsos

Upaya mengantisipasi kejadian serupa, pihak Bawaslu sejauh ini tengah gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada semua pihak. 

"Kita sejauh ini terus melakukan sosialisasi pengawasan kepada semua elemen masyarakat," ucap Nury. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved