UMK Purwakarta Naik 6,98 Persen, Apindo Prediksi Akan Ada PHK Besar-besaran

Apindo memprediksi, sejumlah pabrik di Kabupaten Purwakarta akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kenaikan UMK 2023.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Seli Andina Miranti
kompas.com
Ilustrasi UMK - Apindo memprediksi, sejumlah pabrik di Kabupaten Purwakarta akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kenaikan UMK 2023. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Purwakarta terpaksa menerima kenaikan upah minimun kabupaten/kota (UMK) 2023 menjadi Rp 4.464.675 atau sebesar 6,98 persen dari UMK tahun ini, Rp 4.173.568.

Apindo memprediksi, sejumlah pabrik di Kabupaten Purwakarta akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan UMK 2023.

Ketua Apindo Kabupaten Purwakarta, Gatot Prasetyoko, mengatakan bahwa perusahan di Kabupaten Purwakarta terpaksa menerima kenaikan UMK 2023 sesuai surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat.

“Karena sudah diputuskan oleh Gubernur mau bagaimana lagi. Mau tidak mau harus kita laksanakan,” ucap Gatot saat dihubungi Tribunjabar.id, Minggu (11/12/2022) siang.

Baca juga: Buruh Bandung Barat Kecewa UMK 2023 Hanya Naik 7,16 Persen, Tapi Tak Bisa Berbuat Apa-apa

Dirinya menyebutkan bahwa keputusan kenaikan UMK 2023 yang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022 telah ditolak oleh Pengusaha yang tergabung di Apindo Kabupaten Purwakarta.

Menurutnya, peraturan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Gatot mengatakan, perusahaan industri padat karya akan menjadi yang terdampak akibat kenaikan UMK 2023.

“Perusahaan-perusahaan saat ini dalam kondisi kesulitan. Banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Kalau tidak bisa mengendalikan (membayar upah) karyawannya, artinya bisa dilakukan perampingan (jumlah) karyawannya,” ucap Gatot.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kenaikan UMK 2023 juga dipastikan akan berpengaruh terhadap buruh penerima upah di atas satu tahun.

Ia menyebutkan, presentase upah buruh tersebut kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan kelompok buruh yang masih bekerja di bawah satu tahun.

Lanjut Gatot, PHK besar-besaran akan terjadi bila pengusaha berencana untuk memindahkan pabriknya ke daerah lain. Berdasarkan laporan Apindo Purwakarta, sejumlah perusahaan yang berada di Purwakarta saat ini sudah ada yang berpindah maupun segera pindah.

“Contohnya saat ini sudah ada beberapa pabrik yang pindah ke Brebes, Jawa Tengah, terpaksa pabrik itu melakukan PHK. Karena (buruh) tidak mungkin mau menerima gaji sesuai (UMK) di sana (daerah lain), tempat tinggalnya bagaimana (jauh dari Purwakarta),” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Presidesium Aliansi Buruh Purwakarta, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa kenaikan UMK 2023 hanya memenuhi angka inflasi yang terjadi di Jawa Barat, sehingga tidak membebankan pelaku industri.

Baca juga: UMK Purwakarta Naik 6,98 Persen, Buruh Tetap Bersyukur Meski Hanya Tutupi Inflasi

"Inflasi yang terjadi Jawa Barat itu sebesar 6,12 persen, sehingga kami sebenarnya hanya mendapatkan kenaikan UMK itu sebesar 0,8 persen. Sangat disayangkan bila keputusan UMK 2023 tersebut tetap mengikuti Permenaker No 18 Tahun 2022," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan UMK 2023 ini bisa menguntungkan pelaku industri bila pertumbuhan eknomi yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

"Pertumbuhan ekonomi tentu akan terjadi, tapi dengan angka besaran UMK 2023 sebesar 6,98 persen tersebut kami tetap bersyukur. Mengingat setiap perusahan mempunyai kemampuan yang berbeda," kata Wahyu.(*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved