UMK 2023 Kabupaten Tasikmalaya Naik Jadi Rp.2.499.954, Ini Landasan UMK Ciamis Tambah Rp Rp.173.182

Permenaker 18/2022 memuat bahwa kenaikan ini hasil dari penjumlahan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dikali alpha.

Editor: Ravianto
kompas.com
Ilustrasi UMK.usulan Pemkab Tasikmalaya diketahui berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 (Permenaker 18/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengumumkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Tasikmalaya untuk 2023 mendatang pada Rabu (7/12/2022).

Melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022, kenaikan ini mengambil keputusan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelumnya, usulan Pemkab Tasikmalaya diketahui berlandaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 (Permenaker 18/2022).

Baca juga: UMK 2023 Ciamis Tambah Rp 123.790 Jadi Rp 2.021.657, Sudah Resmi Ditetapkan

Permenaker 18/2022 memuat bahwa kenaikan ini hasil dari penjumlahan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dikali alpha.

Nilai inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan dalam persentase.

Kemudian, nilai pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya selama empat kuartal pada tahun sebelumnya, terhadap pertumbuhan ekonominya pada dua tahun sebelumnya.

Sedang nilai alpha adalah wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).

Dengan demikian, UMK Kabupaten Tasikmalaya diputuskan naik sebesar 7,44 persen atau sebesar Rp.173.182 pada 2023 mendatang.

Maka, UMK Kabupaten Tasikmalaya yang sebelumnya sebesar Rp.2.326.772, akan naik menjadi Rp.2.499.954.

Baca juga: RESMI Ini Besaran UMK 2023 di Jawa Barat, Karawang Tertinggi, Bekasi Rp 5.158.248

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI '92) Priangan Timur menilai penghitungan untuk kenaikan UMK di Kabupaten Tasikmalaya perlu diuji oleh akademisi.

"Cara menghitung kenaikan UMK yang tertera pada Permenaker 18/2022 itu 'kan hasil dari penjumlahan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dikali alpha. Nah, nilai alpha ini yang perlu diuji oleh akademisi," ungkap Deni Hendra Komara selaku Ketua DPC SBSI '92 Priangan Timur kepada TribunPriangan.com pada Rabu (30/11/2022) lalu. (Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M. Perdana)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved