UMK Kabupaten Sukabumi

Dinilai Tak Sesuai, Buruh Sukabumi Kecewa dengan Penetapan UMK 2023, Sebut Ada yang Tak Konsisten

Kekecewaan dilontarkan buruh di Kabupaten Sukabumi, dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jabar tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023

Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/M RIZAL JALALUDIN
Ketua DPC Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin. Ia menilai keputusan Gubernur Jabar yang menetapkan UMK 2023 naik 7,88 persen, tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Sukabumi yang meminta kenaikan 10 persen sesuai peraturan Kemenaker, 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Kekecewaan dilontarkan buruh di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023.

Salah satunya disampaikan Ketua DPC Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin.

Dadeng menilai keputusan Gubernur Jabar yang menetapkan UMK 2023 naik 7,88 persen, tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Sukabumi yang meminta kenaikan 10 persen sesuai peraturan Kemenaker, dimana Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menetapkan penyesuaian kenaikan upah minimum tidak boleh lebih dari 10 persen.

Diketahui, UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2023 senilai Rp 3.351.883,19 dari sebelumnya Rp 3.125.444,72.

Baca juga: UMK di Jabar Ditetapkan, Karawang Tertinggi Banjar Terendah, Ini Besaran Upah yang Diterima Buruh

"Ini yang inkonstitusional menurut kita, gak konsisten. Kita mengacu pada aturan yang mana, ini baru pertama kali rekomendasi kepala daerah, Bupati Sukabumi yang diabaikan oleh Provinsi, baik itu Dewan Pengupahan Provinsi maupun oleh Gubernur, tidak menjadi corong," kata Dadeng kepada awak media di DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya, Bupati merekomendasikan kenaikan 10 persen bukan tanpa alasan.

Ia menilai yang diajukan kenaikan 10 persen saja tidak cukup memenuhi kebutuhan buruh.

"Padahal, Bupati tentu memiliki kebijakan secara internal melihat kondisi di Kabupaten itu sendiri. Ya sebenarnya kenaikan 10 persen itu juga kurang ya kalau dilihat dari sisi tantangan kebutuhan hidup buruh itu sendiri, hampir 3 tahun buruh Sukabumi tidak mengalami kenaikan (UMK), sementara kebutuhan-kebutuhan hidup kita terus nambah naik," ucapnya.

Baca juga: Inilah UMK Cianjur 2023 dari Rp 2.699.814 Jika Naik 7,88 Persen, Berikut UMK Sukabumi dan Bogor

"Kami tidak tahu pertimbangan apa yang merubah di Dewan Pengupahan Provinsi atau Gubernur Jawa Barat yang merevisi rekomendasi daripada Bupati," ujar Dadeng.

Dadeng menjelaskan, saat ini pihaknya akan mengevaluasi keputusan Gubernur tersebut.

Pihaknya akan melihat dimana letak perubahan revisi Bupati Sukabumi, di Dewan Pengupahan Provinsi atau Gubernur.

"Ya tentu kita jalanin apa yang telah ditetapkan oleh Gubernur, tapi kita juga mengevaluasi itu, dimana kekurangan. Apakah memang kita harus kaji Dewan Pengupahan Provinsi, karena ada unsur serikat buruh juga di sana, walaupun kita tidak tahu apakah dia menyuarakan aspirasi dari Kabupaten Sukabumi atau tidak," kata Dadeng.

Dadeng mengatakan, jika Dewan Pengupahan Provinsi masih senada dengan aspirasi buruh melalui rekomendasi Bupati yang menaikan 10 persen UMK 2023, maka pihaknya akan mengambil jalur hukum kepada Gubernur, untuk mempertanyakan alasan merevisi rekomendasi Bupati Sukabumi.

Baca juga: UMK 2023 Kabupaten Tasikmalaya Naik Jadi Rp.2.499.954, Ini Landasan UMK Ciamis Tambah Rp Rp.173.182

"Kalau memang ternyata suaranya masih senada dengan aspirasi Bupati, tentu ini kita akan lakukan proses kepada Gubernur, kenapa Gubernur merobah atau merevisi rekomendasi daripada Bupati," ujar Dadeng. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya di GoogleNews

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved