Jelang Penetapan UMK 2023 di Jabar, Ribuan Buruh Berunjuk Jasa di Depan Gedung Sate

Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022).

TribunJabar.id/Muhamad Syarif Abdussalam
Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022). (TribunJabar.id/Muhamad Syarif Abdussalam) 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022).

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2023 di Jawa Barat ditetapkan dengan memerhatikan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan harga BBM.

Para buruh ini mulai berdatangan ke Gedung Sate sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka datang berkelompok-kelompok sesuai serikat pekerjanya. Mereka membentangkan spanduk dan bendera serikat pekerjanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Segera Umumkan UMK, Rekomendasi 3 Kabupaten/Kota Ini Akan Segera Dikoreksi

Aksi unjuk rasa ini menutup Jalan Diponegoro sehingga arus kendaraan dialihkan ke jalan lain di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun segera mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2023 di Jabar, Rabu (7/12/2022) sore.

Ia menyatakan akan mengkoreksi rekomendasi UMK Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Bandung Barat.

Ridwan Kamil pun bertemu dengan perwakilan serikat pekerja di Gedung Sate pada pagi harinya dan dilanjutkan dengan pembahasan UMK.

Baca juga: Kalangan Buruh di Bandung Barat Gaduh, Imbas Munculnya Dua Versi Rekomendasi Kenaikan UMK 2023

Adapun buruh tetap berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.

"Di sore hari akan saya terbitkan SK Gubernur terkait UMK, di mana secara umum terjadi kenaikan yang diharapkan oleh buruh, sesuai Permenaker 18, kemudian di Permen 18 itu gubernur diberi kewenangan mengkoreksi," kata Ridwan Kamil seusai pertemuan tersebut.

Dengan pengoreksian, katanya, kalau ada daerah dengan UMK yang terlalu rendah, di bawah UMP Jabar, seperti Kota Banjar, dapat dikoreksi. Jika sesuai hitungan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, maka UMK Kota Banjar di bawah UMP Jabar sebesar Rp 1.196.670,17.

"Nantinya itu (kalau di bawah UMP) akan banyak hal-hal negatif yang terdampak secara besar, sehingga akan dikoreksi. Kemudian ada juga daerah-daerah yang melebihi hitungan, contohnya KBB, minta naiknya 27 persen, itu juga dievaluasi," katanya.

Ia mengatakan buruh juga menyampaikan aspirasi agar rumus penghitungan alfa dalam penentuan upah minimum dikaji ulang untuk bisa lebih besar karena memperhitungkan faktor kenaikan harga BBM. Jadi, katanya, buruh menyampaikan argumentasi ada inflasi karena harga BBM naik.

"Nah itu seharusnya yang naik itu akan saya cek dulu apakah argumentasinya memadai sehingga ada koreksi-koreksi juga. Tapi secara umum kenaikan rata-rata mengikuti mendekati dari Permen 18 yang diharapkan sehingga secara kebatinan buruh-buruh Jabar relatif sangat apresiatif," katanya.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved