Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dorong Gubernur Maksimalkan Anggaran BTT untuk Penanganan Gempa Cianjur

Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dorong Gubernur Maksimalkan Anggaran BTT Pada Penanggulangan Gempa Cianjur

Editor: Siti Fatimah
Aldi M Perdana
KH Tetep Abdulatip, Ketua Komisi IV DPRD Jabar saat mengisi acara di Sekretariat KAMMI Daerah Tasikmalaya. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), KH Tetep Abdulatip, mendorong pemerintah provinsi untuk memaksimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada penanggulangan bencana gempa bumi Cianjur.

Hal tersebut disampaikannya kepada TribunPriangan.com saat ditemui di sela-sela kegiatan di Sekretariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tasikmalaya pada Senin (5/12/2022).

“Bukan hanya Cianjur, tapi juga Sukabumi (yang terdampak gempa bumi). Maka, walaupun sudah ada kesanggupan bantuan dari pemerintah pusat, tentu itu tidak cukup jika kita melihat kondisi kerusakannya,” kata Tetep.

Dirinya menilai, bantuan dari Pemerintah sebesar Rp.50 juta per satu warga terdampak rusak berat, Rp.25 juta untuk rusak sedang, dan Rp.10 juta untuk rusak ringan, masih belum mampu memulihkan kerusakan yang terdampak oleh gempa bumi Cianjur ini.

“Di masa recovery nanti, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan saya secara pribadi sebagai anggota komisi yang membidangi infrastruktur, mendorong pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur, untuk menambah anggaran bantuan bencana gempa bumi Cianjur,” katanya.

Tetep menyinggung bahwa anggaran untuk bantuan tersebut bisa diserap dari BTT, mengingat BTT sendiri salah satunya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan.

Dirinya juga mengusulkan supaya serapan BTT tidak hanya sebesar Rp. 20 miliar untuk bencana gempa bumi Cianjur ini, melainkan ditambah sampai Rp.50 miliar.

“Intinya, ditingkatkanlah dari aspek besaran anggaran sehingga relatif bisa menambah anggaran yang sudah disiapkan oleh pusat,” lengkap Tetep.

Tambahnya, besaran BTT tahun 2022 itu di angka kisaran Rp.100 miliar, sehingga jika anggaran tersebut masih ada, Tetep berharap untuk segera dimaksimalkan.

Ia juga menilai bahwa saat ini telah memasuki akhir tahun, sehingga seluruh anggaran (termasuk BTT) secara adminstratif sepatutnya telah tertib terlapor di pertengahan Desember.

Kendati demikian, eksekusi penggunaan anggaran masih dapat dilakukan sampai akhir Desember, sehingga jika terjadi lagi bencana di akhir tahun, anggaran tersebut masih bisa digunakan.

“Artinya, kami mendorong pemerintah untuk memaksimalkan anggaran BTT untuk penanggulangan bencana, terutama pasca tanggap darurat, saat masa recovery, terutama untuk perbaikan rumah warga yang terdampak,” kataTetep.

Meski begitu, dirinya menilai bahwa anggaran BTT yang diserap tidak akan memadai.

“Tapi setidaknya, bantuan anggaran dari pusat kemudian ditambah dengan bantuan anggaran dari provinsi, mudah-mudahan mampu menyelesaikan masa recovery paling tidak di tahap pertama,” katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved