UMK Kota Bandung 2023

UMK Kota Bandung 2023, Disepakati Naik 9,65 Persen, Yana Mulyana: Angka Ini Sudah Paling Moderat

Upah minimum kota atau UMK Kota Bandung tahun 2023 disepakati naik sebanyak 9,65 persen dari UMK 2022.

Tribun Jabar/Nandri Prilatama
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan upah minimum kota atau UMK Kota Bandung 2023 disepakati naik sebanyak 9,65 persen dari UMK 2022. 

BANDUNG, TRIBUN - Upah minimum kota atau UMK Kota Bandung  2023 disepakati naik sebanyak 9,65 persen dari UMK 2022.

Kesepakatan diungkapkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, usai menerima perwakilan sejumlah organisasi buruh yang berunjuk rasa di Balai Kota Bandung, Kamis (1/12).

Sebelumnya, Pemkot Bandung mengusulkan kenaikan upah minimum Kota Bandung hanya 7,25 persen. Namun, ujar Yana, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, usulan tersebut direvisi.

"Setelah saya lihat di Permenaker Nomor 18 tahun 2022, angka-angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang digunakan ialah dua tahun ke belakang," ujar Yana.

Baca juga: Pemkot Usulkan Kenaikan UMK Kota Bandung 7,25 Persen ke Provinsi, Buruh Inginkan Lebih Besar

Pertimbangan lainnya, ungkap Yana, adalah fakta teraktual, di mana inflasi 2021 sekitar 6,12 persen, sedangkan inflasi 2022 diasumsikan mencapai 8 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi 2021 sebanyak 3,76 persen, sehingga asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung di 2022 sebesar 5,5 persen.

"Hasil dari perhitungan adalah 9,65 persen. Rasanya tidak fair juga kalau kami pakai inflasi 2021 karena kenaikan BBM dan kondisi Covid di 2022," ucapnya.

Yana menilai angka 9,65 ini sudah paling moderat dan rasional. Dia berharap angka ini menjadi keputusan terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan bersama.

Baca juga: Kawal Rekomendasi Kenaikan UMK 27 Persen Tak Berubah, Buruh Bandung Barat Akan Demo di Gedung Sate

"Angka ini keluar karena dasar hitungan. Hanya angka acuannya diubah karena tidak fair kalau kami memakai angka 2021," katanya.

Dengan kenaikan 9,65 persen ini, upah minimum Kota Bandung 2023 menjadi Rp 4.139.134,84, naik Rp 364.274,065 dari UMK sebelumnya Rp 3.774.860,78.

Koordinator Pimpinan Aksi sekaligus Ketua SBSI ’92, Hermawan, mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menahan angka UMK sebelumnya agar bisa direvisi.

"Alhamdulillah ini sudah menjadi keputusan terbaik. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov untuk menahan putusan UMK dan menunggu hasil revisi yang sekarang," ucapnya.

Sebelumnya, Hermawan memaparkan ada tiga tuntutan faktor kenaikan UMK, di antaranya faktor historis, sosiologis, dan yuridis.

"Faktor historis ini, kami sudah dua kali mengirim surat kepada Wali Kota Bandung, tapi diabaikan. Hanya diterima kepala dinas.
Kami ingin difasilitasi bertemu Wali Kota. Tuntutan kedua, faktor sosiologis, penetapan upah harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat daerah sekitar, dan tuntutan ketiga adalah faktor yuridis, peraturan mengenai kenaikan UMK ini hanya bisa ditandatangani gubernur atas rekomendasi pemkot/pemda," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved